BPJS Kesehatan Ada Urun Biaya, Ekonom Nilai Harus Dikaji Mendalam

JAKARTA, iNews.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menerapkan biaya tambahan kepada pesertanya untuk pelayanan tertentu. Dengan demikian, tidak semua layanan BPJS Kesehatan bisa diklaim gratis.

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya Layanan BPJS Kesehatan. Peraturan ini dibuat oleh Kemenkes untuk mengurangi tindak curang peserta.

Baca Juga

Perkuat Likuiditas Pembiayaan Perumahan, BI Mulai Operasi Repo Gunakan Obligasi SMF

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, rencana ini cukup baik di saat keuangan BPJS mengalami defisit akibat menanggung biaya pelayanan kesehatan peserta. Namun, dia mengimbau agar BPJS melakukan kajian yang mendalam sebelum menerapkan aturan tersebut.

"BPJS perlu melakukan kajian secara mendalam pelayanan apa saja yang berpotensi disalahgunakan. Jangan sampai dikenakan juga kepada pelayanan kesehatan mendasar," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Minggu (20/1/2019).

Seperti diketahui, defisit BPJS Kesehatan sepanjang 2018 diperkirakan mencapai Rp16,5 triliun. Angka ini meningkat tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,75 triliun.