DJP Buru 201 Pengemplang Pajak, Telah Kantongi Rp11,48 Triliun
Senin, 24 November 2025 - 13:40:00 WIB
Anggie Ariesta 
Lalu, bekerja sama dengan instansi terkait, baik di unit eselon I Kemenkeu, lembaga jasa keuangan, maupun aparat penegak hukum.
Baca Juga
Siap-Siap! DJP Bisa Intip Rekening Digital dan Uang Elektronik Mulai 2026
Kemudian, melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset (BPA), khususnya terhadap wajib pajak yang bersinggungan dengan permasalahan hukum.
Upaya penagihan ini merupakan bagian dari langkah DJP untuk mengamankan penerimaan negara di tengah kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga
DJP Catat Kenaikan Crazy Rich RI, Wajib Pajak PPh 35 Persen Melesat!
Editor: Aditya Pratama
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Nasional
DJP Respons Fatwa MUI soal Kebutuhan Pokok-Rumah Tak Layak Kena Pajak: Kita Tabayyun
Nasional
Fatwa MUI: Rumah yang Dihuni Tak Layak Kena Pajak Tiap Tahun
Nasional
Purbaya Yakin Masih Ada Kementerian Kembalikan Anggaran 2025, Dipakai Tambal Defisit
Nasional
Fatwa MUI: Zakat yang Dibayar Umat Islam Bisa Kurangi Kewajiban Pajak
Nasional
MUI Terbitkan Fatwa di Munas XI: Sembako Haram Dikenai Pajak
Nasional
ASDP Diskon Tarif Penyeberangan 19 Persen pada Libur Nataru, Berlaku Mulai 22 Desember
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui
program iNews.id
Network. Klik lebih lanjut
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku