Kurangi Tumpang Tindih, Kemenkeu Bakal Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Anggaran

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, atau disebut PMK Pengelolaan Anggaran. Hal ini dilakukan untuk mendorong penyederhanaan tata kelola keuangan negara. 

PMK tersebut disusun dengan menggabungkan 29 regulasi terkait yang ada saat ini. Penggabungan materi muatan ke dalam PMK ini dilakukan dengan memasukkan materi muatan baru, mengubah materi muatan, dan mencabut peraturan eksisting yang terkait.

Baca Juga

Paviliun Indonesia di COP30 Brasil Dibuka, Menteri KLH: RI Siap Jadi Jembatan Hijau Dunia

“Penggabungan ini diharapkan menjadi sarana untuk mengurangi tumpang tindih atas banyaknya peraturan yang saat ini ada,” ujar Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait dalam sesi media briefing PMK Pengelolaan Anggaran di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

PMK Pengelolaan Anggaran ini ditetapkan sekaligus untuk melakukan penyempurnaan aturan terkait tata kelola keuangan negara yang terdiri dari pendekatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Baca Juga

DPR Setujui Pagu Indikatif RAPBN 2024 Kemenkeu, Nilainya Rp48,45 Triliun

Penyempurnaan dalam PMK ini antara lain terkait penjabaran prinsip Belanja Berkualitas, yang meliputi efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, simplifikasi proses bisnis revisi anggaran, simplifikasi dokumen dalam proses pembayaran dan penggunaan dokumen elektronik.

"Serta tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan menyediakan single data source pelaporan capaian output yang terpusat di SAKTI untuk monitoring dan evaluasi, serta pemberian penghargaan atau sanksi berdasarkan capaian kinerja anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran," ucap Lisbon.

Baca Juga

Kemenkeu Ajukan Pagu Indikatif Rp48,35 Triliun di Tahun Anggaran 2024, Ini Alokasinya