Pemprov DKI Tunda Proyek 3 Flyover dan 1 Underpass Senilai Rp378 Miliar

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Yuke Yurike menilai molornya pembangunan akibat lemahnya perencanaan yang dilakukan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga.

Apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak fokus membantu percepatan pembangunan dan justru memberi target yang bisa membahayakan pengguna, seperti di flyover Pancoran sebelum adanya rekomendasi Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Politisi PDI Perjuangan ini meminta Anies fokus berkomunikasi dengan jajarannya untuk menyelesaikan pembangunan yang berjalan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat adanya perubahan kebijakan demi sebuah keberpihakan.

”Sejak jadi pemimpin DKI, Anies sibuk mengoreksi kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya. Pembangunan itu harus berkelanjutan,” katanya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, tidak heran molornya pembangunan tak sebidang dalam anggaran 2019. Proses perencanaan hingga pelelangan sebelum kegiatan pelaksanaan terlalu berlarut-larut.

Nirwono mendorong Pemprov DKI bersama DPRD segera melelang fisik pada awal tahun sehingga tidak ada alasan waktu yang tersedia tidak cukup. ”Yang terpenting perencanaannya harus matang,” ujarnya. (Bima Setiyadi)

Editor: Rahmat Fiansyah