Pengusaha Protes Libur Pilkada, Menaker Janji Bakal Evaluasi

JAKARTA,  iNews.id - Kebijakan pemerintah menetapkan libur nasional pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dinilai sangat merugikan pelaku usaha. Padahal, aktivitas industri masih belum berjalan optimal karena terdampak libur panjang saat Lebaran.

Menanggapi hal itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri akan mengevaluasi secara keseluruhan hari penting yang akan ditetapkan menjadi libur nasional. Hal ini untuk menjawab sejumlah keluhan pengusaha yang merugi karena aktivitas usahanya tak berjalan optimal.

Baca Juga

Purbaya Bakal Panggil Himbara Jika Dana Kopdes Tak Cair dalam Waktu Dekat

"Ya kita pertimbangkanlah di waktu-waktu mendatang. Kita evaluasi dulu dari libur nasional," ucap Hanif di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Sarman Simanjorang sebelumnya mengatakan, kebijakan libur nasional saat Pilkada justru menurunkan produktivitas sektor industri. Alhasil, kontribusi sektor industri untuk mendorong perekonomian pun menjadi tak maksimal.

"Bagi kami memang ini sangat mengurangi produktivitas karena kita kemarin sudah termakan dengan libur Lebaran yang begitu panjang,” ujar Sarman.