Petani Sawit Minta Pungutan Ekspor CPO Tidak Dihapus

Koran SINDO ยท Jumat, 28 Juni 2019 - 10:58:00 WIB
Petani Sawit Minta Pungutan Ekspor CPO Tidak Dihapus
CPO. (Foto: ilustrasi/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah melanjutkan kebijakan pungutan ekspor (PE) sawit. Dana pungutan telah di rasakan petani melalui berbagai kegiatan, seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), beasiswa anak petani serta buruh sawit, dan pelatihan kompetensi petani.

"Apkasindo tegaskan PE harus dipertahankan, karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perekonomian nasional serta daerah,” ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung seusai bertemu dengan Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Moeldoko di Jakarta, kemarin.

Gulat Manurung menolak tuduhan sejumlah pihak bahwa pungutan ekspor menjadi biang keladi turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit petani belakangan ini sebagaimana pendapat beberapa pihak. Itu sebabnya, PE perlu diberlakukan kembali walau besarannya harus disesuaikan.

"Sebab lagi-lagi saya katakan, PE tidak ada kaitannya dengan penurunan harga TBS petani,” katanya.

Dia menilai pungutan sangat berdampak positif bagi petani. Sejak pertengahan 2015, dana pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sangat bermanfaat bagi para petani khususnya.

Sebagai contoh, ada 10.000 petani sawit Apkasindo di 22 provinsi dan 116 kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan teknis berkebun.Selain itu, juga ada 1.500 anak-anak petani di 22 provinsi menerima beasiswa pendidikan D1 dan D3 sawit di Instiper Yogyakarta dan Poltek Sawit CWE.

Kemudian dana pungutan juga dimanfaatkan bagi pengembangan riset dan kegiatan promosi sawit di dalam serta luar negeri. Ada pula lebih dari 50.000 hektare (ha) lahan petani sudah mendapatkan hibah Rp25 juta per ha untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Yang harus dicatat, PSR ini kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut bisa terjadi karena Presi en menerbitkan Perpres 61/ 2015 dan berdirinya BPDPKS. Selama negara ini berdiri, belum ada kebijakan strategis seperti itu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Apkasindo Rino Afrino. (Sudarsono)

Editor : Rahmat Fiansyah

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda