Terapkan Smart Card Uji Kir, Kemenhub Buka Kesempatan untuk Swasta

Ade Miranti Karunia Sari ยท Senin, 23 Juli 2018 - 16:24:00 WIB
Terapkan Smart Card Uji Kir, Kemenhub Buka Kesempatan untuk Swasta
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mentransformasikan uji kendaraan bermotor (KIR) dengan menggunakan kartu (smart card). Perubahan KIR ini sengaja ditransisikan sebagai upaya menertibkan para pengendara.

Bila tidak ada aral melintang, uji KIR melalui smart card diberlakukan pada Januari 2019. "Tapi, nanti tahun 2019, kami akan berlakukan smart card. Buku uji ukir akan saya ganti dengan kartu," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi ditemui dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Meski pembuatan kartu KIR tersebut terjangkau hanya Rp30.000, namun apabila dihilangkan, maka Kemenhub tidak akan menggantikan lagi dengan yang baru. "Kalau hilang, ya sudah enggak akan saya buat lagi. Memang kecil cuma Rp30.000 untuk buku KIR," ucapnya tegas.

Di sisi lain, Kemenhub juga memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menjadi agen penyelenggara uji KIR. Tidak hanya perusahaan swasta domestik saja, perusahaan asing juga diperbolehkan.

"Saya straight juga kepada unit uji KIR di 38 Kabupaten-Kota, mau saya optimalkan. Kalau tidak mau, saya lempar ke swasta dan ada kesetaraan antara swasta dan pemerintah," ujarnya.

Budi menuturkan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan memuat derajat yang sama antara pemerintah daerah, swasta, dan agen pemegang merek (APM) sebagai penyelenggara uji KIR.

Perusahaan asing sendiri hingga kini belum ada yang mendaftarkan sebagai agen penyelenggara uji KIR. Namun, ketertarikan perusahaan asing cukup banyak.

"Dan sekarang banyak swasta tertarik mendirikan uji KIR, dari APR dan Organda sudah. Swasta asing juga ada yang tertarik sama kita. Tapi, sementara ini mereka (perusahaan asing) baru paparan," katanya.

Budi Setiyadi sebelumnya menyatakan akan mendorong setiap dinas perhubungan daerah melakukan pembenahan, baik dari prasarana manupun sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong program smart card uji kir. Daerah diberi waktu hingga Desember untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan.

Karena itu, jika nanti program tersebut berjalan tapi dinas perhubungan daerah tak mampu mengejar ketertinggalan untuk mendapat akreditasi dari Kemenhub, maka proses pelayanan uji kir akan dilimpahkan ke swasta.

Editor : Ranto Rajagukguk

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda