Ragukan Kualitas MK dan Bawaslu, Ray Rangkuti Sebut Pentingnya Hak Angket DPR

“Di angket itulah yang dicari tau. Angket ini jelas tidak bisa mengubah hasil, karena penyelesaiannya politik,” imbuhnya.

Ray Rangkuti pun menyinggung alasan lain kini MK tidak lagi bisa diharapkan. Menurut dia, di masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, MK cukup berintegritas. Apalagi, mereka dengan tegas membawa konsep pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) sebagai bentuk kecurangan.

“Kalau anda mendapatkannya dengan cara manipulatif, mobilisasi, intimidasi, dan macam-macam yang melanggar aturan, anda bisa didiskualifikasi. Jadi nggak penting suara anda nggak bisa dikejar, tapi cara proses. Bukan soal kuantitas, tapi soal cara mendapatkan suara seperti apa. Ini dikenal dulu zaman Jimly dan Mahfud, tapi setelah ketua MK tidak lagi dijabat mereka berdua, model yang seperti ini mulai ditinggalkan MK. mereka lebih banyak menguji angka-angka. Makanya kita banyak sebut Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah kalkulator," tegasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai jika pemilihan kembali ke masyarakat. Menurut dia, misalnya dalam konteks film ‘Dirty Vote’ yang mengungkap skenario dugaan kecurangan mobilisasi pejabat lewat penunjukkan penjabat kepala daerah.

"Sebetulnya kalau kita bicara pemilihan itu kan semuanya kembali kepada masyarakat. Film-film seperti Dirty Vote itu kan kesalahannya kan dia melihat suara itu dari atas. Misalnya mengidentikan penunjukkan Pj itu sebagai mobilisasi suara dengan kecurangan, padahal itu cuma manajemen pemerintahan biasa," ujar Qodari.

Editor: Wahyu Triyogo