Resmi! Pemerintah Izinkan Umrah Mandiri

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi mengesahkan pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini memungkinkan jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci tanpa melalui biro perjalanan umrah, dengan pengawasan langsung dari Kementerian Agama serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Pemerintah memastikan keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah mandiri akan tetap terjamin melalui sistem Nusuk, yang merupakan platform digital terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Baca Juga

Ini 12 Negara yang Berani Akui Taiwan sebagai Negara Merdeka

“Jemaah wajib mendaftarkan dan memesan layanan, seperti hotel dan transportasi, melalui sistem Nusuk yang terhubung langsung dengan otoritas Saudi dan Indonesia. Dengan begitu, pemerintah bisa memantau dan melindungi jemaah yang berangkat,” ujar perwakilan Kementerian Agama, Senin (27/10/2025).

Meski dianggap memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengatur sendiri perjalanan ibadahnya, umrah mandiri memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Baca Juga

Umrah Mandiri Resmi Dilegalkan, Simak Syaratnya

Kelebihan Umrah Mandiri

Jemaah yang memilih umrah mandiri dinilai dapat lebih hemat secara biaya, karena tidak perlu membayar biaya tambahan untuk biro perjalanan. Selain itu, mereka juga lebih fleksibel dalam menentukan jadwal, tidak terikat dengan rombongan, serta bisa menyesuaikan waktu ibadah sesuai kebutuhan pribadi.

Banyak yang menilai, sistem ini memberi kesempatan bagi jemaah untuk mendapatkan pengalaman spiritual yang lebih personal dan sesuai dengan ritme ibadah masing-masing.

Baca Juga

13 Asosiasi Tolak Legalisasi Umrah Mandiri, Ini Alasannya

Kekurangan Umrah Mandiri

Namun di sisi lain, tantangan dan risiko juga lebih besar. Jemaah harus mengurus seluruh dokumen perjalanan secara mandiri, mulai dari paspor, visa, tiket, hingga pemesanan hotel. Selain itu, risiko tersesat, kesulitan komunikasi dengan warga lokal, hingga potensi penipuan juga meningkat.

Kurangnya informasi atau panduan bisa berakibat fatal bagi jemaah yang baru pertama kali melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Risiko lainnya adalah tidak memiliki izin resmi dari otoritas Saudi, yang bisa berujung pada pembatalan keberangkatan atau deportasi.

Editor: Komaruddin Bagja