AS Sahkan UU Baru, Bank yang Berhubungan dengan China Bakal Disanksi

Arif Budiwinarto ยท Kamis, 02 Juli 2020 - 18:17 WIB
AS Sahkan UU Baru, Bank yang Berhubungan dengan China Bakal Disanksi

Amerika Serikat sahkan undang-undang baru, isinya bakal memberi sanksi pada bank yang menjalin kerja sama dengan China (foto: ist)

WASHINGTON, iNews.id - Parlemen Amerika Serikat mengesahan undang-undang baru, isinya akan menjatuhkan sanksi kepada bank yang menjalin bisnis dengan pejabat China.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sudah masuk ke kongres sejak minggu lalu. Kemudian dikirim ke Senat untuk disahkan sebelum dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden Donald Trump.

Dilansir dari Reuters, pengesahan undang-undang tersebut sebagai respons atas langkah China meloloskan UU Keamanan Nasional yang dianggap membatasi kebebasan rakyat Hong Kong.

Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi, mengecam keras langkah Beijing mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut. Menurut Pelosi, UU Keamanan Nasional sebagai upaya mematikan prinsip "Satu Negara, Dua Sistem".

"Undang-undang itu adalah tindakan brutal, tindakan keras terhadap rakyat Hong Kong yang dimaksudkan untuk menghancurkan kebebasan yang dijanjikan," kata Pelosi pada sidang Komite Luar Negeri Parlemen AS.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Pompeo menyebut pengesahan UU tersebut membahayakan peradilan dan menghancurkan kebebasan warga Hong Kong yang tidak didapat di China daratan. Padahal, dalam sejarahnya Hong Kong diserahkan oleh Inggris pada 1997 dengan kesepakatan yang menjamin kebebasan tertentu.

"Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan sementara China menelan Hong Kong ke mulut otoriternya," kata Pompeo.

China mengumumkan pemberlakukan udang-undang yang mengkriminalkan tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, atau bekerja sama dengan pihak asing.

China mengatakan UU itu diperlukan untuk mengatasi aktivitas separatis, subversi, terorisme dan menolak kritik karena dianggap sebagai campur tangan dalam urusannya.

Dalam UU itu juga mencantumkan 'jika dibutuhkan lembaga keamanan nasional yang relevan di bawah Pemerintah Pusat Republik Rakyat China akan mendirikan cabang di Hong Kong.'

Editor : Arif Budiwinarto