Bahrain Tolak Impor Barang Israel yang Diproduksi di Tanah Palestina yang Dicaplok

DUBAI, iNews.id - Bahrain tidak akan mengizinkan impor barang Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan Palestina. Bahrain merupakan negara Arab keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir, Yordania, dan Uni emirat Arab.

Penegasan yang dilaporkan kantor berita pemerintah BNA, mengutip sumber pemerintah ini sekaligus meluruskan pernyataan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Zayed bin Rashid Al Zayani yang pada awal pekan menyampaikan keterbukaan impor barang dari Israel termasuk yang diproduksi di tanah yang direbut dari Palestina maupun Suriah.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

Al Zayani mengatakan, Bahrain tidak akan membedakan barang yang diproduksi di Tepi Barat, Israel, maupun Dataran Tinggi Golan.

"Pernyataan menteri disalahartikan dan kementerian berkomitmen pada sikap teguh pemerintah Bahrain mengenai kepatuhan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," demikian laporan BNA, mengutip sumber dari kementerian, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/12/2020).

Baca Juga

Menlu Bahrain Bakal Kunjungi Israel, Lawatan Pertama sejak Normalisasi Hubungan

Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad Al Maliki sempat memprotes pernyataan Al Zayani melalui sambungan telepon dengan Menlu Bahrain Abdullatif Al Zayani. Abdullatif lalu membantah rencana tersebut.

"Komentar yang dituduhkan sangat bertentangan dengan posisi pemerintah (Bahrain) bagi perjuangan Palestina," demikian pernyataan kantor Maliki, menirukan komentar Abdullatif.

Baca Juga

Posisi Indonesia terhadap Palestina Tak Akan Berubah Hanya Gara-Gara UEA dan Bahrain

Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan dua negara Arab terbaru yang meresmikan hubungan dengan Israel yakni pada 15 September 2020. Setelah itu Sudan menyusul.

Baca Juga

UEA dan Bahrain Tandatangani Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel di Gedung Putih

Dalam kesepakatan dengan UEA, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan menunda pencaplokan daerah pendudukan di Tepi Barat. Namun belum lama ini Israel akan memulai kembali pembangunan ribuan permukiman Yahudi yang baru.

Pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel merupakan tindakan ilegal karena melanggar hukum internasional.

Editor: Anton Suhartono