Mahkamah Internasional Punya Hak Menindak Kasus Pembantaian Rohingya

DEN HAAG, iNews.id - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas kejahatan kemanusiaan oleh Myanmar terhadap warga minoritas Rohingya.

Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat. 
Dalam hubungan internasional, yurisdiksi merupakan hak suatu negara atau lembaga peradilan untuk memutus atau bertindak dengan otoritas, mencakup pengukuhan pengawasan terhadap individu, kekayaan, situasi, politik atau kawasan geografis.

Baca Juga

Drone Siluman GJ-11 yang Dijuluki Naga Misterius Jadi Andalan Militer China

Putusan pengadilan yang berbasis di Den Haag itu membuka jalan bagi jaksa penuntut untuk menyelidiki lebih lanjut apakah ada cukup bukti untuk mengajukan tuntutannya dalam kasus ini. 

ICC menyoroti kejahatan yang mereka sebut "deportasi paksa" warga Rohingya oleh Myanmar ke Bangladesh.

Baca Juga

Pembantaian Muslim Rohingya, Facebook Hapus Akun Jenderal Myanmar

Dalam putusannya, ICC menyatakan meskip Myanmar bukan anggota mahkamah, namun Bangladesh merupakan anggota. Bangladesh menjadi objek deportasi lintas batas sehingga menjadi alasan yang cukup bagi ICC untuk memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

"Pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan deportasi yang diduga dilakukan terhadap anggota masyarakat Rohingya," demikian isi putusan tiga hakim panel ICC, seperti dilaporkan Reuters, Sabtu (8/9/2018).

Baca Juga

Pembantaian Muslim Rohingya, Uni Eropa Beri Sanksi 7 Pejabat Myanmar

"Alasannya adalah bahwa unsur kejahatan ini-penyeberangan perbatasan-terjadi di wilayah sebuah state party (Bangladesh)."

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay enggan menanggapi putusan ICC tersebut.

Baca Juga

Bangladesh dan Myanmar Bahas Nasib Warga Rohingya di Perbatasan

"Saya tidak dapat berbicara sekarang," katanya.

Sebelumnya, Bensouda meminta hakim ICC untuk mengeluarkan pendapat formal tentang apakah dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah negara anggota ICC bisa membawa kasus itu di bawah lingkup pengadilan.

Baca Juga

6.700 Muslim Rohingya Tewas akibat Kekerasan Militer Myanmar

"Pengadilan juga dapat melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan kejahatan lain yang ditetapkan dalam pasal 5 undang-undang, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan penganiayaan dan/atau tindakan tidak manusiawi lainnya," lanjut putusan ICC.

Pada Agustus lalu, sebuah misi pencari fakta independen PBB menyimpulkan militer Myanmar pada 2017 melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap warga Muslim Rohingya dengan "niat genosida".

Penyelidik PBB juga menyimpulkan Panglima Militer dan lima jenderal Myanmar harus diadili atas kejahatannya terhadap minoritas Rohingya.

Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan militer Myanmar selama operasi militer tahun lalu. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.

Editor: Nathania Riris Michico