Taliban Umumkan Pemerintahan Afghanistan yang Baru, Begini Komentar Amerika

DOHA, iNews.id - Amerika Serikat (AS) mengomentari susunan pemerintahan sementara Afghanistan di bawah kendali Taliban. Beberapa di antaranya masuk dalam daftar penjahat oleh AS dan dijatuhi sanksi PBB.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahnya prihatin dengan penunjukan orang-orang tersebut. Namun dia menegaskan akan terus memantau pemerintahan Afghanistan yang baru dan menilai berdasarkan tindakan, bukan janji-janji mereka.

Baca Juga

Siapa Anke Gowda? Pensiunan Pekerja India yang Buka Perpustakaan dengan 2 Juta Buku

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada perempuan. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu. Kami paham Taliban menghadirkan ini sebagai kabinet sementara, tapi kami akan menilai tindakannya, bukan kata-kata," kata juru, dikutip dari AFP, Rabu (8/9/2021). 

Lebih lanjut dia mengingatkan Taliban soal jaminan keamanan terhadap sisa warga AS yang masih tertahan di Afghanistan serta penduduk lokal yang ingin keluar.

Baca Juga

Sosok Hasan Akhund, Perdana Menteri Afghanistan yang Baru

Taliban menunjuk Hasan Akhund sebagai perdana menteri yang baru. Dia masuk dalam daftar sanksi PBB saat Taliban berkuasa di Afghanistan pada 1996-2001.

Wakil perdana menteri dipercayakan kepada Abdul Ghani Baradar yang juga juru runding negosiasi damai dengan AS. Baradar merupakan salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan oleh Pakistan atas tekanan AS untuk ambil bagian dalam negosiasi penarikan pasukan Barat dari Afghanistan.

Baca Juga

Taliban Umumkan Perdana Menteri Afghanistan dan Kabinet, Ada yang Masuk Daftar Buruan FBI

Selanjutnya menteri dalam negeri dipercayakan kepada Sirajuddin Haqqani, anak dari pendiri Jaringan Haqqani yang masuk dalam daftar terorisme oleh AS. Bahkan Deplu AS menawarkan hadiah 10 juta dolar AS atau sekitar Rp142 miliar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi mengenai Sirajuddin.

Baca Juga

Joe Biden Khawatir Taliban Semakin Mesra dengan China

"Kami telah menegaskan harapan bahwa rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif," kata juru bicara.

Sementara itu sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Doha, Qatar, mengatakan Taliban mau bekerja sama untuk membantu warga keluar dari Afghanistan. Meski demikian Taliban hanya memberi izin bagi mereka yan memiliki dokumen lengkap untuk pergi keluar negeri.

Editor: Anton Suhartono