7 Poin Instruksi Gubernur Anies Atasi Polusi Udara di Jakarta

Wildan Catra Mulia ยท Jumat, 02 Agustus 2019 - 14:57 WIB
7 Poin Instruksi Gubernur Anies Atasi Polusi Udara di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat gebrakan terkait penanggulan polusi udara Ibu Kota. Gebrakan itu tersusun rapih dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam aturan tersebut, Anies memerintahkan empat asisten daerah dan 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, untuk menjalankan perintahkan.

"Ke satu melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan pengendalian kualitas udara dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," tulis tulis Anies di dalam Ingub tersebut seperti dikutip iNews.id, Jumat (2/8/2019).

BACA JUGA:

Pemprov DKI Kaji Pemberlakuan Sistem Ganjil-Genap untuk Sepeda Motor

Kendaraan Umum dan Pribadi Berusia 10 Tahun Lebih Dilarang Melintas Jakarta

Tekan Polusi Udara Jakarta, Anies Perluas Ganjil-Genap Selama Musim Kemarau

Aturan yang ditandatangani mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) pada Kamis, 1 Agustus 2019 itu, memuat tujuh poin. Berikut tujuh poin tersebut.

1. Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, dengan rincian aksi.

2. Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai 2019, serta penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada 2021.

3. Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada 2025.

4. Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 (dua puluh lima) ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020.

5. Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak, khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi, yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai 2019.

6. Mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai 2019, serta mendorong adopsi prinsip green building oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan diinsentif.

7. Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.


Editor : Djibril Muhammad