Anies Diminta DPRD Tidak Lantik Pejabat hingga Masa Jabatan Berakhir, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta DPRD untuk tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah hingga berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Alasannya untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.

"Kami mengusulkan agar Gubernur DKI tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).

Baca Juga

Negara Ini Usir 3 Warga Israel sebagai Pembalasan Setimpal

Prasetio menjelaskan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali sebelumnya menerbitkan Pengumuman Nomor 12 tahun 2022 pada 6 September 2022 terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon dua di Pemprov DKI Jakarta. Lima jabatan tinggi pratama yang akan diseleksi secara terbuka yakni Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI.

Selanjutnya, Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI, Direktur RSKD Duren Sawit, dan Direktur RSUD Pasar Minggu.

Baca Juga

PAN Usulkan 3 Kandidat Penjabat Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, Siapa Saja?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 234 ayat 4 disebutkan proses pengangkatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai proses seleksi JPT Pratama seperti diatur dalam undang-undang terkait aparatur sipil negara.