Caleg DPR di Jakbar Diduga Lakukan Politik Uang saat Masa Tenang Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menerima informasi dugaan politik uang yang dilakukan caleg DPR di kawasan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), saat masa tenang Pemilu 2024. Patroli serangan fajar pun digencarkan menjelang hari pencoblosan pada Rabu (14/2/2024).

"Ada informasi awal dugaan politik uang salah satu caleg DPR RI di wilayah Tambora Jakarta Barat. Bawaslu Jakbar sedang melakukan penelusuran dugaan perkara politik uang di masa tenang tersebut," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo, Selasa (13/2/2024).

Baca Juga

Rencanakan Pemboman, Arab Saudi dan Qatar Tangkap Agen Mossad

Selain itu, kata dia, terdapat laporan dugaan politik uang saat masa kampanye yang dilakukan salah satu caleg DPRD DKI Jakarta di Jakarta Timur (Jaktim). Perkara tersebut sudah diproses di Gakkumdu Bawaslu Jaktim dan masuk tahap pra-penuntutan. 

"Bawaslu DKI melarang keras ada aktivitas kampanye di masa tenang kepada seluruh peserta pemilu baik capres maupun caleg," kata Benny.

Baca Juga

KPK Saran Bansos Disalurkan lewat Pos atau Bank untuk Cegah Politik Uang

Menurut dia, praktik politik uang merupakan kejahatan demokrasi dan salah satu tindak pidana pemilu, sehingga akan ditindak tegas.

"Personel Gakkumdu di seluruh wilayah DKI juga melakukan patroli pengawasan khusus politik uang. Kami akan tindak tegas," kata dia.

Baca Juga

Bawaslu Temukan Indikasi Politik Uang oleh Caleg lewat Bank Emok di Bandung

Benny mengungkapkan, dasar pelarangan serangan fajar baik berupa politik uang ataupun benda materi lainnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 523 UU 7/2017 menegaskan setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000," tutur Benny.

Baca Juga

Bawaslu Jabar Lawan Politik Uang, Awasi Ketat Kampanye Pemilu 2024

Editor: Rizky Agustian