18 Akademisi Hukum Serahkan Amicus Curiae ke MK, Tuntut Hal Ini

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai universitas menyerahkan dokumen amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penyerahan itu dalam upaya menguji konstitusionalitas Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Para akademisi menyoroti frasa "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU Tipikor yang dinilai tidak memiliki batasan hukum yang jelas. Ketidakjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana.

Terungkap, Rincian Rahasia Kesepakatan Raksasa Israel dengan Google dan Amazon

Dokumen amicus curiae diajukan pada Kamis (9/10/2025) dalam konteks perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 163/PUU-XXIII/2025 yang teregister atas nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Tidak ada parameter yang pasti mengenai perbuatan apa yang tergolong ‘tidak langsung’. Akibatnya, aparat penegak hukum bisa menafsirkan secara bebas bahkan terhadap tindakan yang sah seperti pengajuan praperadilan, nasihat advokat, atau sikap diam," tulis para akademisi yang disampaikan Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan dari Universitas Trunojoyo Madura, Minggu (12/10/2025).

Kata Puan soal MK Diminta Hapus Hak Pensiun DPR: Semua Ada Aturannya

Mereka menegaskan bahwa tafsir bebas tersebut melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi dan menimbulkan praktik over kriminalisasi.

MK Diminta Coret Hak Pensiun Anggota DPR, Ini Reaksi Puan Maharani

Para akademisi juga menyoroti tidak adanya unsur 'melawan hukum' dalam pasal tersebut, sehingga tindakan legal seperti pembelaan diri di pengadilan dapat dianggap menghalangi penyidikan. Mereka juga mempertanyakan proporsionalitas ancaman pidananya.

"Pasal 21 bukanlah tindak pidana korupsi pokok, melainkan delik umum. Namun ancamannya justru paling berat, sehingga tidak proporsional," ujar para akademisi.

Para ahli hukum yang terdiri atas profesor dan doktor seperti Prof Tongat dari UMM, Prof Mahmutarom HR dari Unwahas, dan Prof Rena Yulia dari Untirta meminta MK memberikan tafsir pembatasan terhadap pasal tersebut.

Mereka mengusulkan agar pasal ini hanya menjerat perbuatan dengan niat jahat yang dilakukan melalui kekerasan, intimidasi, atau pemberian keuntungan tidak semestinya, sesuai dengan Article 25 Konvensi PBB Antikorupsi.

"Pemberantasan korupsi harus berjalan dalam koridor hukum yang pasti, adil, dan proporsional. Norma yang kabur justru melemahkan keadilan dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

Mereka juga mengingatkan bahwa bahasa hukum tidak pernah netral dan kekaburan rumusan dapat mengakibatkan penafsiran sepihak oleh aparat.

"Ketika aparat penegak hukum memiliki posisi dominan dalam menafsirkan bahasa norma pidana, peluang kriminalisasi akan terbuka lebar," kata para akademisi.

Editor: Puti Aini Yasmin