456 Petugas KPPS Gugur, Kumpulan Dokter Spesialis Desak Bentuk TGPF

Aditya Pratama ยท Kamis, 09 Mei 2019 - 16:26 WIB
456 Petugas KPPS Gugur, Kumpulan Dokter Spesialis Desak Bentuk TGPF

Kumpulan dokter spesialis yang tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, mendesak dibentuknya TGPF di Elza Syarief Law Office, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). (Foto: iNews.id/Aditya Pratama).

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 456 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia kala bertugas di Pemilu 2019, sedangkan yang sakit mencapai 4.310 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data terakhir KPU Selasa, 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

Kumpulan dokter spesialis, yang merupakan perwakilan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta (TGPF). Tim itu nantinya akan mencari tahu sebab musabab terus bertambahnya petugas KPPS, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan anggota Polri, yang gugur.

Dokter Bakta Iswara mengatakan, TGPF nantinya akan diisi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Dokter Ahli, persatuan rumah sakit, dan fakultas kedokteran di seluruh kota. Diusulkannya TGPF, menurut dia, karena negara tidak hadir dalam situasi saat ini.

"Saya kira ini kerja sama, karena ini persoalan yang tidak sederhana. Kami menangkap adanya spontanitas dari para dokter ini karena kami menangkap tidak ada kehadiran dari negara, seolah-olah ini biasa, bayangkan ada jawaban yang menyederhanakan masalah, kan sudah diberi santunan, ini bukan soal santunan, nilai nyawanya itu tidak bisa dinilai dengan harga hanya Rp36 juta atau Rp50 juta," tuturnya di Elza Syarief Law Office, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Dokter Zulkifli mengungkapkan, usulan dibentuknya TGPV lebih mengedepankan masalah kemanusiaan. "Tentunya kita punya batas waktu kalau tuntutan ini tidak dilaksanakan, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan dan kemanusiaan ini karena kita mengaku berpancasila, sila kedua itu jelas kemanusiaan yang adil dan beradab, ini skala prioritas menurut kami," ujarnya.

Dia mengusulkan, Komisi Pemilihaan Umum (KPU) memundurkan jadwal pengumuman Pemilu 2019, jika jumlah petugas KPPS yang gugur terus bertambah. Alasannya, agar semua pihak lebih mempriotiaskan permalasahan bertambahnya korban jiwa.

"Kami berpikir kalau memang korban bertambah karena masalah kemanusiaan dan proritas mungkin schedule pemilu ini bisa tidak harus dilanjutkan untuk mengurus korban korban ini, karena kami indikasinya akan bertambah, jadi implikasinya begitu kalau perlu dihentikan sementara ini skala prioritas semua pihak yang mengaku berpancasila," ujar dokter Zulkifli.

Dokter Bakta Iswara mengaku prihatin banyaknya korban jiwa dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Saking banyaknya, kumpulan dokter spesialis menyebutnya sebagai bencana kesehatan nasional.

"Sehubungan kejadian banyaknya korban jatuh, baik sakit maupun meninggal dunia yang menimpa petugas KPPS, pengawas pemilu, dan anggota Polri, maka kami Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyatakan ini sebagai 'Bencana Kesehatan Nasional'," katanya.


Editor : Djibril Muhammad

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua