6 Momen Menarik Sidang Sengketa Pilpres, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran dan AMIN Diancam Diusir Hakim MK

5. Hakim MK Tergelitik dan Takut Dengar Keterangan Ahli Prabowo-Gibran Soal Kewenangan MK

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku tergelitik atas keterangan yang diberikan oleh Ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran bernama Aminuddin Ilmar. Arief merespon usai mendengar paparan Aminuddin soal kewenangan MK.

"Saya tergelitik dengan tulisan Prof Aminuddin yang mengatakan begini, di halaman dua, 'sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan Mahkamah tentu saja bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan'. Dari sisi di sini itu masih halus," kata Arief, di Ruang Sidang MK, Kamis (4/4/2024).

Arief lantas menyinggung dengan pernyataan selanjutnya yang menyinggung konsep hukum administrasi pemerintahan. Arief kemudian membacakan ulang tulisan itu yang pada intinya tindakan hakim di luar kewenangannya bisa disebut penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai dengan kepastian hukum dan asas legalitas.

Arief kemudian mengatakan mengaku takut atas kalimat tersebut. Sebab menurutnya Arief, bagaimana mungkin dirinya menyalahgunakan wewenang terkait beda pandangan.

"Jadi, saya tergelitik ini. Yang sebagaimana awal saya sampaikan kemudian ada ini. Lha, saya kemudian menjadi takut, ini saya sebagai hakim konstitusi lho kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini," kata Arief.

6. Hakim Arief Hidayat ke Ahli Prabowo-Gibran: Sesama Guru Besar Tak Boleh Saling Mendahului

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memberikan catatan terhadap keterangan yang disampaikan Ahli dari Tim Pembela Prabowo-Gibran yakni Andi Muhammad Asrun dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal itu disampaikannya usai Asrun memberikan keterangan terkait putusan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing.

"Pak Asrun saya tidak bertanya, tapi ini didengar oleh publik di seluruh Indonesia dan memberikan pelajaran kepada ahli hukum di Indonesia yang muda-mudah supaya kita kalau bicara clear," kata Arief Hidayat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/4/2024).

Dalam dalilnya, Asrun menyampaikan bahwa putusan MK bersifat self executing yang dapat langsung dieksekusi. Asrun menjelaskan putusan MK tak terlepas dari perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh sebabnya, ia menilai tindakan KPU untuk mengesampingkan peraturan yang belum direvisi dan mendahului putusan MK ialah benar. Hal ini merujuk pada tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima pendaftaran Gibran meski aturan PKPU saat itu masih pada batas 40 tahun.

Dia kemuudian menyampaikan bahwa putusan KPU juga melakukan hal yang sama dengan MK mengeluarkan putusan Nomor 102/PUU-VI/2009. Namun, hal ini justru langsung disanggah oleh Arief Hidayat.

"Pak Asrun menyamakan apa yang dilakukan KPU terhadap putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kalau kemudian menyatakan putusan 102 itu sama dengan apa yang dilakukan KPU, itu mohon dicek kembali," ucap Arief.

Sebab, sambung Arief, putusan MK Nomor 102/PUU-VI/2009 itu diputuskan pada sore hari. Saat itu KPU langsung mengubah PKPUnya.

"Jadi saya tidak bertanya tapi hanya untuk semuanya clear karena kita berhukum harus presisi dan cermat, kita sama-sama guru besar, tidak boleh saling mendahului seperti bus kota," tutup dia.

Editor: Faieq Hidayat