Aduannya Ditolak DKPP, Bonatua Tempuh Jalur KIP terkait Ijazah Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Setelah aduannya ditolak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menegaskan perjuangannya belum berakhir. Bonatua kini menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait hilangnya sejumlah arsip penting yang diduga terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Bonatua mengungkapkan, dirinya telah mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke KIP. Jalur ini ditempuh guna menelusuri keberadaan dokumen atau arsip yang hingga kini dianggap tidak jelas keberadaannya.

Baca Juga

DKPP Tolak Aduan Bonatua Silalahi soal Verifikasi Dokumen Ijazah Jokowi

"Ini bukan jalan satu-satunya. Saya sudah daftarkan ke KIP tentang arsip yang hilang. Saya sudah daftarkan sengketa informasi di KIP," kata Bonatua usai menghadiri sidang putusan DKPP, di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan keluhannya terkait proses administrasi di KIP yang dinilainya lamban. Dia mempertanyakan transparansi penjadwalan sidang karena menurutnya ada pemohon lain dengan nomor registrasi di bawahnya yang justru sudah mendapatkan jadwal sidang lebih awal.

Baca Juga

Bonatua Tantang Jokowi Uji Ijazah di ANRI: Jangan Cuma Ditunjukkan!

"Tolong KIP jangan dilama-lamakan karena saya lihat orang yang nomornya justru di bawah saya jauh sudah duluan disidangkan. Saya belum. Ini terkait ini, arsip ini," ujarnya.

Menurut Bonatua, arsip yang dia sengketakan bersifat krusial. Dokumen tersebut diyakini menyimpan jejak awal yang dapat menjawab kecurigaan publik mengenai keabsahan gelar akademik Jokowi.

"Ini arsip penting karena apa? Di sinilah jejak-jejak awal yang orang mencurigai insinyur kah atau doktor kah? Tapi ini yang hilang dan semua diam," katanya.

Sebelumnya, DKPP memutuskan menolak seluruh pengaduan yang dilayangkan Bonatua Silalahi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan tersebut terkait dengan aduan Bonatua mengenai dugaan tidak dilakukannya tindakan korektif atau kelalaian dalam memverifikasi dokumen pencalonan Joko Widodo (Jokowi) pada berbagai kontestasi politik yang dilakukan sejak 2005 hingga 2019.

"Memutuskan, menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis DKPP, Heddy Lugito, di ruang sidang utama Kantor DKPP, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Editor: Reza Fajri