Alih Fungsi Hutan Riau, KPK Jadikan PT Palma Satu Tersangka Korporasi

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi dalam kasus suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang melibatkan mantan Gubernur Annas Maamun. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut, yaitu Suheri Terta (manajer hukum PT Duta Palma Group pada 2014) dan Surya Darmadi (pemilik PT Duta Palma).

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menjelaskan konstruksi kasus rasuah tersebut. Dia menuturkan, pada 9 Agustus 2014, menteri kehutanan ketika itu Zulkifli Hasan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Annas Maamun (selaku gubernur Riau).

Baca Juga

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

Dalam surat itu dinyatakan, menteri kehutanan melalui pemerintah daerah membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi atas kawasan hutan yang belum diakomodasi. Merespons hal itu, Annas yang kemudian memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di Pemprov Riau untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran dalam SK Menhut itu.

Pada 19 Agustus 2014, Suheri mengurus perizinan terkait lahan perkebunan yang dikuasai PT Duta Palma Group. Dia mengirimkan surat kepada Annas yang isinya meminta agar gubernur Riau mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, dan PT Seberida Subur di Kabupaten Indragiri Hulu ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Pada September 2014, terjadi pertemuan antara Gulat Medali Emas Manurung (ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau), Suheri Terta, dan Surya Darmadi dengan SKPD terkait Pemprov Riau. “Dalam kesempatan itu, ketiga orang tersebut meminta Pemprov Riau agar mengeluarkan wilayah perkebunan yang dikuasai PT Duta Palma Group dari peta kawasan hutan di Riau,” kata Laode di Gedung KPK Jakarta, Senin (29/4/2019).