Anies soal Revisi UU Pilkada: Biarkan Rakyat Tentukan Arah 

JAKARTA, iNews.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan merespons revisi UU Pilkada yang disebut tidak demokratis. Dia meminta agar demokrasi sesungguhnya harus dikembalikan dan biarkan rakyat menentukan arah jangan ditentukan segelintir kelompok ba

“Jadi hari-hari ini kita ada di persimpangan jalan, karena yang disebut sebagai demokrasi itu di mana rakyat bisa menentukan pilihannya. Hari ini ada sekelompok orang yang mengatur pilihan untuk rakyat, sehingga rakyat tak diberikan kesempatan,” kata Anies usai doa bersama dengan warga Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Uni Eropa Ingin Jadikan Tentara Ukraina sebagai Jaminan Keamanan

Anies mengajak warga kampung melalui ikhtiar doanya ini dapat dilancarkan dalam perjuangan untuk mengembalikan demokrasi menjadi yang lebih baik.

“Mari berjuang bersama, mari ikhtiarkan sama-sama, ibu bapak disini memulai dengan doa. Insyaallah ada yang dengan doa, lisan bahkan langsung ikut dalam perjuangan di lapangan, semoga itu dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua,” ucapnya.

Baca Juga

Buruh, Aktivis hingga Mahasiswa Turun ke Jalan Hari Ini, Tuntut DPR Patuhi Putusan MK

Lebih lanjut, Anies menilai proses demokrasi berarti memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan yang sudah terpilih menjalankan apa yang menjadi kepentingan rakyat.

“Insya Allah kita bisa kembalikan demokrasi kita menjadi terang lagi, dan pesan-pesannya saya lihat tadi di spanduk ada yang kawal terus demokrasi demi NKRI, satukan suara demi anak cucu kita,” ujarnya.

Baca Juga

Baleg DPR Klaim Bekerja atas Nama Konstitusi saat Bahas RUU Pilkada

Sebelumnya, DPR tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan yakni putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Putusan Nomor 60 menjelaskan soal ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon. Putusan Nomor 70 mengatur soal batas usia minimum calon kepala daerah.

DPR tidak mematuhi aturan MK tersebut dengan alasan bekerja atas nama konstitusi.

"Kami bekerja atas nama konstitusi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Baidowi (Awiek), Rabu (21/8/2024).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq