Apakah Pejalan Kaki yang Merekam Pemotor Lewat Trotoar Bisa Dituntut Pidana, Bagaimana dengan Pemotor?

Terlepas dari dampak positif dan negatif tindakan memviralkan suatu kejadian baik melalui rekaman maupun tulisan, hendaknya kita tetap berhati-hati dan berpikir serta menimbang tentang untuk ruginya bagi diri kita khususnya sebelum berinteraksi melalui media sosial dengan mengirimkan informasi elektronik (tulisan, suara, gambit dll) melalui sistem eletronik yang ada. Sebab, sudah banyak masyarakat yang harus merasakan dinginnya lantai penjara karena melakukan tindak pidana sebagamana diatur dalam UU ITE, baik itu terkait dengan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, melakukan pengancaman, melakukan akses ilegal dan tindak pidana lain yang diatur dalam UU ITE. 

Tentu hal ini bukan lantas masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan kebenaran, kritik yang membangun atau memviralkan demi kepentingan umum/masyarakat, walaupun kadang menyampaikan kebenaran itu pahit. Ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Prita Mulyasari pada medio tahun 2008 yang sempat merasakan dinginnya penjara. Dia harus berjuang selama beberapa tahun didampingi Advokat Senior OC Kaligis dan Tim untuk mendapatkan keadilan hingga akhirnya mendapatkan vonis bebas pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 17 September 2012.

III. Apakah Pengendara Motor Bisa Dituntut karena Mengendarai Motor di Trotoar?

Pada uraian di atas kami telah menegaskan tindakan yang dilakukan oleh teman saudara dengan menaiki kendaraan bermotor di trotoar dapat merugikan dan membahayakan pengguna jalan kaki serta dapat mendatangkan sanksi pidana bagi teman saudara sendiri. 

Tindakan yang dilakukan oleh teman saudara dapat dijerat dengan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 275 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).