Bahlil bakal Pangkas Produksi Nikel Besar-besaran di 2027, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana memangkas produksinikel Indonesia secara besar-besaran pada 2027. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mengendalikan pasokan agar harga nikel tetap terjaga di tengah kondisi kelebihan produksi.

Bahlil mengatakan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia. Namun, aktivitas penambangan yang masif membuat pasokan nikel melimpah hingga menekan harga di pasar global.

Baca Juga

Kejagung Tangkap Tersangka Kelima Kasus Korupsi Nikel, Ini Identitasnya

Saat ini, harga nikel diperdagangkan di kisaran 15.435-15.500 dolar AS per metrik ton.

"Harga nikel sekarang sudah di bawah harga 16.000 dolar AS, kenapa terjadi harga menurun, karena produksi kita jor-joran," ucap Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).

Baca Juga

Kejagung Tetapkan Eks Direktur ESDM hingga PT CNI Tersangka Kasus Nikel Rugikan Negara Rp401 Miliar

Dia menambahkan, kelebihan produksi nikel Indonesia saat ini mencapai 800.000 ton. Sementara itu, kebutuhan nikel dunia diperkirakan sekitar 3,5 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut membuat pasokan nikel melebihi kebutuhan industri dan berpotensi semakin menekan harga jual. Karena itu, Bahlil meminta pelaku industri dan pengusaha tambang menahan diri agar tidak terus meningkatkan produksi.

Baca Juga

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara Kasus Suap Nikel

"Saya minta teman-teman, antara industri dan pengusaha tambangnya, ini kita harus bisa menahan diri. Karena kalau kita terlalu jor-joran, syukur alhamdulillah kalau harganya bagus, kalau harganya gak bagus, nanti ada negara tertentu menampung barang ini dengan harga murah, dan dijadikan cadangan di negara dia," tuturnya.

Untuk mengendalikan pasokan, Bahlil meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) memperketat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang nikel. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar.

Baca Juga

Identitas 4 Pekerja Tambang Nikel PT KDI Tewas Tertimbun Longsor di Konawe Utara

"Jadi Pak Dirjen menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel, lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu. Pasti banyak protes, saya tahu," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan rencana pemangkasan produksi nikel akan mulai berlaku pada 2027. Dia menyebut jumlah produksi yang dikurangi kemungkinan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.

"(Pemangkasan produksi nikel) tahun depan. Lumayan (banyak produksi yang dipangkas)," kata Tri saat ditemui secara terpisah.

Tri menambahkan, pemerintah masih menghitung besaran pemangkasan produksi nikel tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan nikel dunia agar tidak terjadi kelebihan pasokan.

Editor: Aditya Pratama