Bamsoet Pastikan soal Usul Senjata Api untuk Masyarakat Sipil Tak Benar

Felldy Utama ยท Senin, 03 Agustus 2020 - 08:57 WIB
Bamsoet Pastikan soal Usul Senjata Api untuk Masyarakat Sipil Tak Benar

Ketua MPR, Bamsoet saat menyalurkan bantuan untuk pekerja seni terdampak covid-19 di TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2020). (Foto: Istimewa)

BALI, iNews.id - Ketua MPR Bambang Soesatyo meluruskan kabar yang menyebutkan dirinya mengusulkan kepada Kapolri untuk memperbolehkan masyarakat sipil bisa memiliki senjata api. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, pernyataan yang disampaikan saat berada di Bali untuk menggelar lomba asah kemahiran menembak bagi para pemilik izin khusus senjata api itu telah dipelitir.

"Waspada! Jangan percaya dengan pelintiran berita seolah-olah saya mengusulkan pada Kapolri soal kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat. Ngawur," kata ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Bela Diri (PERIKHSA) ini dalam keterangan pers, Senin (3/8/2020).

Bamsoet memaparkan, maksud pernyataannya tersebut yakni kepemilikan senjata api harus mengacu pada peraturan Kapolri, salah satunya memiliki sertifikat resmi IPSC yang dikeluarkan PB Perbakin setelah mengikuti serangkaian tes. Mulai dari psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan hingga keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan.

Mantan Ketua DPR ini menegaskan, kepemilikan senjata api tidak boleh sembarangan. Pemilik senjata api menurut standar keanggotaan DPP PERIKHSA, diwajibkan memiliki sertifikat IPSC (International Practical Shooting Confederation) Indonesia. Sertifikat tersebut dikeluarkan PB Perbakin untuk melengkapi persyaratan kepemilikan lain yang sudah ada seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri.

Selain itu, orang yang boleh memiliki senpi juga harus memenuhi kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu. Seperti, harus menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Anggota DPR, MPR, lawyer dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Bamsoet yang juga Anggota Dewan Penasehat PB Perbakin ini, kepemilikan senjata api bagi sipil harus tetap mengacu pada peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 tahun 2015 tentang kepemilikan senjata api dengan tujuan membela diri.

Dalam Pasal 1 disebutkan, senjata api yang boleh dimiliki masyarakat sipil adalah senjata api nonorganik atau senjata yang bukan standar Polri dan TNI, yang cara kerja senjata tersebut manual atau semi otomatis. Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil yakni senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas.

Dalam Pasal 4, selain senjata api, terdapat benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik.

Sedangkan untuk senjata api peluru tajam adalah yang memiliki kaliber 12 GA untuk jenis senapan dan 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver. Sementara untuk senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas hanya yang memiliki kaliber paling tinggi 9 mm.

Editor : Djibril Muhammad