Bawaslu Soroti Sanksi bagi Pemilih yang Langgar Protokol Kesehatan di TPS

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyinggung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah kondisi bencana nonalam Covid-19.

Dia menyoroti sanksi bagi pemilih yang melanggar protokol kesehatan saat pemungutan suara berlangsung.

Kemhan Rusia Tuding Ukraina Kehilangan Hampir 500.000 pada 2025

Abhan berharap sanksi yang diberikan KPU kepada pelanggar tidak sampai menghilangkan hak pilih yang bersangkutan. Pasalnya, pemilih telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik, sehingga memenuhi syarat untuk menggunakan hak demokrasinya.

"Kalau ada yang tidak mau pakai atau tidak bawa masker bagaimana? Padahal telah melengkapi persyaratan. Ini harus ada aturan yang tegas," kata Abhan, Minggu (16/8/2020).

Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Bersama KPU, KPI dan Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas

Dia juga mendesak masyarakat untuk saling mengingatkan jika ada pemilih tidak mematuhi protokol kesehatan saat berada di TPS. Penyelenggara pemilu juga harus menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas.

"Penyelenggara dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik supaya proses pemungutan sampai penghitungan suara berjalan dengan baik dan menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Bawaslu Temukan Ribuan Data Pemilih Janggal, Begini Respons KPU

Ada empat asas yang menjadi landasan Bawaslu untuk menjaga agar hak-hak pemilih dan peserta dapat terpenuhi. Pertama, asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Kedua, asas vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Ketiga, asas democracy is goverment of the people, by the people, and for the people (demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi sprit mengawasi pilkada pada masa tatanan baru, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Untuk diketahui, sanksi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan pilkada tertuang dalam Pasal 11 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Pasal 11 berbunyi: (1) Setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh para pihak yang terlibat di pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

(2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau panitia pemungutan suara (PPS) memberikan teguran kepada pihak tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan.

(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Anton Suhartono