Beda Lockdown dan PSBB, Ini Penjelasan Kemenkes

Riezky Maulana ยท Minggu, 05 April 2020 - 20:10 WIB
Beda Lockdown dan PSBB, Ini Penjelasan Kemenkes

Tangkapan layar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi.

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketimbang karantina wilayah atau lockdown. Salah satu alasan dipilihnya PSBB karena dapat memberi kesempatan masyarakat beraktivitas di luar rumah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, jika karantina wilayah, masyarakat tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah. "Dalam tindakan karantina, penduduk atau masyarakat di rumah, wilayah tertentu kawasan RT, RW, atau kawasan kelurahan, atau satu kabupaten, kota dan masyarakat yang sedang di karantina di rumah sakit, tentu di lokasi tadi tidak boleh keluar. Ini yang membedakannya dengan PSBB," tuturnya.

Hal itu disampaikan Oscar di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (5/4/2020). Dia mengungkapkan, PSBB hanya membatasi aktivitas warga tertentu saja terutama di wilayah terduga terinfeksi virus corona.

"Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga ada infeksi Covid-19 guna mencegah kemungkinan penyebaran," katanya.

Oscar memaparkan, jenis kegiatan masyarakat yang dibatasi pemerintah secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan COVID-19.

"Kegiatan pembatasan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan," ujarnya.

Pemerintah berharap dengan pelaksanaan PSBB dapat memutus rantai penularan dari hulu. Pemerintah juga meminta dukungan masyarakat guna mencegah virus corona.

"Dan tentunya pelaksanaan ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat, agar bisa terlaksana dengan baik," kata Oscar.

Editor : Djibril Muhammad