Belasan Juta Hektare Tanah Dikuasai Asing, Mahfud: Itu Sisa Pemerintahan yang Lalu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah kesulitan untuk merebut tanah yang sudah dikuasai oleh pihak-pihak asing. Dia menegaskan tanah-tanah tersebut sudah dikontrak oleh pihak asing pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat berdialog dengan guru besar UGM yang disiarkan secara virtual, Sabtu (5/6/2021). Selain itu Mahfud juga menantang untuk buka-bukaan data soal siapa saja yang telah mengobrak tanah di Indonesia kepada pihak asing.

Baca Juga

Israel Klaim 5.000 Tentara Indonesia Dikerahkan ke Gaza pada Mei Mendatang

"Kita buka data, siapa yang ngobral tanah itu? Kita ini kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH, pemberian tanah kepada orang pada jaman pemerintahan kami ini itu tidak ada, itu sisa yang lalu," kata Mahfud.

Mahfud membeberkan ada belasan juta hektare tanah yang dikeluarkan untuk pihak asing pada 2004 hingga 2014. Sementara sebelum 2004, sambungnya, ada jutaan hektare tanah yang juga dikeluarkan untuk pihak asing.

Baca Juga

Mahfud MD: Korupsi Saat Ini Jauh Lebih Gila dari Zaman Orde Baru

"Nah zaman Pak Jokowi hanya melanjutkan karena sudah ada komitmen sebelumnya. Sudah janji orang dan tidak boleh dilanjutkan, malah yang zaman sekarang itu kita membagi-bagi tanah," tutur Mahfud.

"Nah saya katakan ini limbah, dan kita sulit menyelesaikan ini, karena misalnya, kita mau rampas tanahnya orang, ini milik negara, nah dia sudah punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu," ujarnya.

Dijelaskan Mahfud, pemerintah tidak bisa seenaknya saja merebut tanah yang sudah dikuasai oleh asing. Sebab, sudah ada komitmen dengan pemerintah sebelumnya. Solusinya, kata Mahfud, pemerintah hanya bisa negosiasi agar hasil bumi yang dikelola asing dibagi dua dengan negara.

"Freeport, misalnya. Itu kan milik negara kenapa tidak dirampas. Jangan begitu. Dulu Freeport ada kontrak dengan pemerintah, ketika akan dicabut tidak bisa karena dulu kontrak ini. Dicabut dengan UU, UU tidak bisa membatalkan kontrak," uckap Mahfud.

"Oleh sebab itu nego dengan Freeport, nego pelan-pelan hingga dapat 51 persen. Nah ini yang terjadi, banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi dan kita yang harus menyelesaikan," katanya.

Editor: Rizal Bomantama