Bupati Bangkalan Disebut Gunakan Uang Korupsi untuk Survei Elektabilitas

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, uang yang telah dikumpulkan oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dalam dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mencapai Rp5,3 miliar. Uang tersebut bersumber dari jual beli kursi jabatan dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang dipatok mulai Rp50 juta sampai Rp150 juta.

Kemudian, dari hasil pengaturan proyek lingkup Pemkab Bangkalan. Dalam pengaturan tersebut, Abdul Latif mendapat uang sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Baca Juga

Israel Melanggar Gencatan Senjata sebanyak 500 Kali dalam 44 Hari

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, uang yang telah terkumpul tersebut kemudian digunakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu untuk keperluan pribadinya.

"Penggunaan uang untuk keperluan pribadi, untuk survei elektabilitas yang bersangkutan," ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (8/12/2022) dini hari.

Baca Juga

Segini Tarif yang Dipatok Bupati Abdul Latif untuk Jabatan di Pemkab Bangkalan

Firli menambahkan, Abdul Latif diduga melakukan praktik KKN lainnya, yaitu menerima gratifikasi. Namun, hal ini masih terus diselidiki.

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Bangkalan dan 5 Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Untuk diketahui, KPK telah menahan dan menetapkan tersangka Bupati Kabupaten Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dalam kasus jual beli jabatan. 

Lima orang lainnya sebagai pemberi suap juga telah ditahan dan menjadi tersangka.

Baca Juga

Penampakan Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di Gedung KPK

Mereka yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili (HJ), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto (WY), Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim (AM)

Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat (SH), dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL).

R Abdul Latif Amin Imron sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan atau pasal 12 B UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk pasal 65 ayat 1 KUHP. 

Editor: Aditya Pratama