Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi Harus Diganti

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan masyarakat untuk mengumumkan penetapan tersangka bagi calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan, sejumlah pengamat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Pendapat tersebut disampaikan mantan anggota KPU Hadar Nafis Gumay dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan. Penggantian calon kepala daerah yang terduga terlibat kasus korupsi harus dilakukan untuk menjaga kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) sekaligus membangun integritas calon kepala daerah di Indonesia.

Baca Juga

Saat Banyak Negara Ingin Memiliki Pangkalan Militer AS, Negara di Amerika Latin Ini Justru Tolak Tawaran Pentagon

Hadar Nafiz Gumay menilai KPU memiliki diskresi untuk mengganti calon kepala daerah yang korup atau terlibat tindak pidana korupsi. Perlakuan ini khusus untuk calon yang jelas-jelas tersangkut kasus korupsi.

"Kalau ada dugaan kuat calon itu tersangkut masalah hukum, apalagi korupsi, maka harus segera diproses. Bahkan, KPU perlu memberi ruang supaya calon bersangkutan dapat ditarik dan diganti," kata komisioner KPU periode 2012-2017 ini di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut dia, aturan yang melarang penggantian atau penarikan calon peserta pilkada memang masih diterapkan apabila tidak tersangkut masalah hukum. Namun, khususnya untuk tindak pidana korupsi, KPU punya diskresi untuk menarik atau mengganti calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.