Cerita Mahfud MD Bupati Jember Faida Tak Mempan Diancam dengan Kemenyan

Riezky Maulana ยท Jumat, 24 Juli 2020 - 05:05 WIB
Cerita Mahfud MD Bupati Jember Faida Tak Mempan Diancam dengan Kemenyan

Bupati Jember Faida dimakzulkan DPRD Jember dalam rapat paripurna, Rabu (23/7/2020). (Foto: Pemkab Jember).

JAKARTA, iNews.id - Bupati Jember Faida menjadi sorotan. Kepala daerah yang mulai menjabat pada 2016 itu dimakzulkan DPRD Jember dalam rapat paripurna mengenai Hak Menyatakan Pendapat, Rabu (22/7/2020).

DPRD menilai Faida telah melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, dia dinilai
patut mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian tetap atau sementara.

"Kami menganggap Bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa Bupati dimakzulkan," kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Faida mengaku pemakzulan tidak akan memengaruhinya dalam menjalankan tugas sebagai bupati. Dia akan fokus menjalankan pemerintahan, termasuk menangani pandemi Covid-19.

"Kita tunggu apa dewan melaksanakan dengan mengirim berkas putusan ke Mahkamah Agung, baru nanti kita siapkan respons kita," kata Faida di Jember, Kamis (23/7/2020, dikutip dari Antara.

Pemakzulan ini seperti menjadi klimaks “perseteruan” Faida dengan wakil rakyat. Pada 2019, DPRD Jember resmi melayangkan hak interpelasi pada bupati perempuan pertama Jember itu.

DPRD merasa perlu bertanya pada Faida lantaran Jember tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS 2019. Selain itu, muncul surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan Faida tidak mengikuti prosedur dalam melakukan mutasi jabatan.

Interpelasi ternyata bukan hal baru bagi Faida. Ketika awal-awal menjabat sebagai bupati, DPRD sudah memberikan ancaman untuk menggunakan hak bertanya itu.

Apa respons Faida? Sarjana kedokteran itu tak gentar. Dia bahkan menantang DPRD untuk menanyainya.

“Diinterpelasi itu kan artinya ditanya oleh DPRD, ya saya akan menjawab saja. Masak kalau diancam mau diinterpelasi menjadi takut dan mau diperas? Tidak bisa,” katanya.

Ucapan Faida itu diceritakan Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. Melalui kolom berjudul “Ada Kepala Daerah Faida” di Koran SINDO pada 2017, Mahfud mengungkapkan betapa Faida tidak sudi tunduk terhadap pihak-pihak yang mencoba menekannya agar berbuat melanggar hukum.

Mahfud menuturkan, pengalaman panjang keluarga Faida yang memberi pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga-warga miskin telah menyebabkan popularitas dan elektabilitasnya melambung tanpa berkampanye.

Setelah dilamar oleh banyak parpol dan benar-benar terpilih tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan dia tampil dengan gagah, tidak tersandera, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun.

“Yang mau menekan melalui mekanisme anggaran daerah dia hadapi dengan gagah, yang mengancam mau membongkar korupsi di tubuh pemda, dia persilakan. Kalau ada oknum anggota DPRD yang menghambat pengesahan RAPBD dengan isyarat atau pesan yang bisa diduga minta ‘kemenyan’ atau meminta bagian dana tertentu secara haram atau memesan proyek tertentu, dia lawan,” kata Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat Menko Polhukam itu menulis, pernah juga Faida diuji melalui oknum penegak hukum. Dia didatangi oleh oknum yang mengatakan bahwa di Pemda Jember ada korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tertentu.

Sang oknum meminta “kemenyan” juga agar kasus itu tak perlu dibongkar. Akan tetapi Fadia bilang, “bongkar saja dan periksa yang bersangkutan”.

“Kalau perlu dihukum saja semua. Saya tak akan melindungi. Kalau ada yang perlu dibersihkan, ya bersihkan saja. Itu malah baik bagi negara,” kata Mahfud, menirukan Faida.

Editor : Zen Teguh