Daftar 13 Kejahatan yang Disasar RUU Perampasan Aset, Apa saja?

JAKARTA, iNews.id -Komisi III DPR terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebelum tenggat waktu pengesahan pada 15 Desember 2026. Salah satunya mengenai ruang lingkup jenis tindak pidana yang akan menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, dalam proses pendalaman, pihaknya telah melakukan riset dan mendengar pandangan para pakar. Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana.

Baca Juga

Golkar Dukung RUU Perampasan Aset Dikebut, Minta Masyarakat Dilibatkan dalam Pembahasan

"Para ahli hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Komisi III DPR juga melakukan studi komparasi dengan berbagai negara yang telah menerapkan mekanisme serupa. Habiburokhman mencontohkan Selandia Baru yang membatasi perampasan aset pada tindak pidana signifikan dengan ancaman penjara di atas lima tahun. 

Baca Juga

Bakom Apresiasi Aksi Aktivis Pati, Hasilkan Komitmen DPR untuk Sahkan RUU Perampasan Aset

Begitu pula dengan Singapura, Italia, Amerika Serikat, hingga Inggris dan Australia yang memfokuskan pada kejahatan serius, korupsi dan kejahatan terorganisasi.

Berdasarkan hasil komparasi dengan sejumlah negara dan masukan dari para ahli, Komisi III DPR telah menyusun daftar tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam draf RUU ini. Tercatat, ada 13 jenis tindak pidana yang bisa dikenai Perampasan Aset 

Adapun 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar RUU Perampasan Aset di antaranya:

1. Tindak Pidana Korupsi

2. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

3. Tindak Pidana Terorisme

4. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

5. Tindak Pidana Penyelundupan Senjata, Amunisi dan Bahan Berbahaya

6. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

7. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

9. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

10. Tindak Pidana di Bidang Perasuransian

11. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

12. Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan

13. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Editor: Reza Fajri