Dasco Buka Suara Usulan Pemakzulan Gibran, DPR Tunggu Putusan Lengkap MA

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA). Dasco menegaskan, DPR belum bisa mengambil sikap karena masih menunggu putusan lengkap MA dan memasuki masa sidang.

Dasco menjelaskan, DPR RI masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Kondisi tersebut membuat ruang gerak anggota DPR terbatas untuk membahas surat maupun aspirasi masyarakat yang masuk, termasuk terkait usulan pemakzulan Gibran.

Baca Juga

Dasco Ungkap 4 RUU Prioritas usai Masa Reses DPR, Apa Saja?

"Sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya masing-masing," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).

Dia menambahkan, sejumlah anggota DPR masih menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil). Karena itu, aspirasi yang disampaikan kepada komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) belum tentu dapat mewakili sikap kelembagaan DPR.

Baca Juga

Militan Gibran: Putusan MA Tak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan Wapres

"Sehingga ketika ada yang kemudian mau memberikan aspirasi ke komisi atau ke AKD itu kemudian nantinya tidak akan sebagai representasi anggota lah begitu kira-kira tidak memenuhi representasi anggota," ucapnya.

Selain persoalan masa reses, Dasco mengungkapkan DPR belum mempelajari secara lengkap putusan MA terkait keabsahan surat penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.

Baca Juga

Gerindra Tentukan Sikap soal Ijazah Gibran usai Reses DPR, Dukung Pemakzulan?

Karena itu, DPR belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai aspirasi yang berkembang, termasuk usulan pemakzulan Wakil Presiden tersebut.

"DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang demikian," katanya.

Baca Juga

Dasco Bantah Isu Jadi Cawapres: Itu Hoaks, Ada Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Ilegal

Sebelumnya, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran batal demi hukum. Putusan diterbitkan melalui sistem e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

Baca Juga

Dasco Minta Komisi III DPR Pantau Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit cs

"Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

Majelis hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut dipimpin Yulius sebagai ketua majelis, dengan anggota Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Editor: Donald Karouw