Dasco Ungkap 4 RUU Prioritas usai Masa Reses DPR, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad mengungkap empat rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi fokus pembahasan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Keempatnya yakni RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset.

Dasco menegaskan, keempat RUU tersebut perlu dirancang secara terpadu agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan hukum.

Baca Juga

Komnas HAM Soroti Draft RUU HAM, Independensi dan Rekomendasi Mengikat Hilang

"Keempat agenda ini tidak boleh menjadi pulau-pulau hukum yang berdiri sendiri," kata Dasco dalam keterangannya melalui video, Rabu (28/10/2026).

Dia menjelaskan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diarahkan untuk memperkuat daya tahan infrastruktur digital nasional. Regulasi tersebut juga perlu mengatur pembagian kewenangan secara jelas serta memastikan pengawasan yang menjamin privasi, kebebasan berekspresi, dan batas peran aparat di ruang sipil.

Baca Juga

RUU LLAJ bakal Perberat Sanksi Truk ODOL, Kemenhub Usul Penerapan Hukuman Pidana

Sementara itu, RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, wilayah, pengetahuan, serta hak kolektif mereka. Dasco menekankan, masyarakat adat tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pencatatan.

Adapun RUU Administrasi Kependudukan dinilai penting untuk menjamin identitas hukum dan akses pelayanan publik bagi warga negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Baca Juga

Habiburokhman Jadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Siap Gelar Rapat saat Masa Reses

Untuk RUU Perampasan Aset, Dasco menekankan pentingnya aturan yang efektif dalam menelusuri dan merampas hasil kejahatan. Namun, pelaksanaannya harus tetap berada dalam sistem peradilan pidana terpadu, selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta menjunjung prinsip due process of law atau proses hukum yang semestinya.

"Pengaturan tentang pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik harus terang agar ketegasan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan," ujarnya.

Baca Juga

RUU Pemilu, Komisi II DPR Kaji Tambah Anggota KPU dan Bawaslu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut menilai, keempat RUU perlu terintegrasi dalam kerangka Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi tersebut penting untuk memastikan pemanfaatan data yang akurat, aman, dan sesuai dengan kewenangan hukum.

"Data kependudukan yang akurat untuk melayani warga, data dan pengakuan masyarakat adat yang menghormati hak yang kolektif, pertukaran informasi yang aman untuk ketahanan siber, serta penelusuran aset berdasarkan kewenangan hukum yang sah dan dapat diaudit," pungkasnya.

Baca Juga

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tagih Komitmen Prabowo-Gibran Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

Editor: Rizky Agustian