DJP Kantongi Rp58,75 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital, Segini Setoran Kripto hingga Fintech

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. Setoran tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan digital, aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan tersebut menunjukkan besarnya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap pendapatan negara. DJP juga terus memperluas basis pemungutan dan meningkatkan pengawasan untuk mendorong kepatuhan para pelaku usaha.

Baca Juga

DJP Tegaskan Pajak Tak Bertentangan dengan Ajaran Islam: Kemaslahatan Bersama

"DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui expansion basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional," kata Bimo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Dari total penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp58,75 triliun, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebesar Rp45,21 triliun. Berikutnya, Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) mencapai Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,40 triliun, dan pajak transaksi aset kripto Rp2,18 triliun.

Baca Juga

DJP Sempurnakan Aturan Pembetulan hingga Pembatalan Pajak, Pembayaran Pokok Didahulukan

Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Pada September 2026, terdapat tiga entitas baru yang ditunjuk, yakni Namecheap Inc, Airwallex Commercelink (Netherlands) BV, dan Airwallex Digital (Netherlands) BV. DJP juga memperbarui data Niantic International Ltd.

Dari 280 pelaku usaha yang ditunjuk, sebanyak 245 di antaranya telah memungut dan menyetorkan PPN dengan total akumulasi Rp45,21 triliun sejak 2020.

Baca Juga

Kemenkeu Siapkan Perpres Pengalihan Pengadilan Pajak ke MA, Target Selesai Akhir Tahun

Penerimaan PPN PMSE tercatat Rp731,4 miliar pada 2020, kemudian meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022. Setoran berlanjut sebesar Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp9,54 triliun sepanjang Januari-September 2026.

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,18 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar.

Baca Juga

Pajak Kurang Rp750 Triliun, DJP Kejar Target Rp2.357 Triliun hingga Akhir 2026

Setoran pajak kripto berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar pada 2025. Sepanjang Januari-September 2026, penerimaan dari sektor ini mencapai Rp300,28 miliar.

Dari sektor fintech, penerimaan pajak secara akumulatif mencapai Rp5,40 triliun. Rinciannya terdiri atas PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,51 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,20 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,16 triliun.

Baca Juga

DJP Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun hingga Akhir 2026, Bidik E-Commerce hingga Migas

Penerimaan pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, dan Rp1,37 triliun pada 2025. Adapun sepanjang Januari-September 2026, setoran sektor ini mencapai Rp989,53 miliar.

Adapun Pajak SIPP dari pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp5,96 triliun hingga akhir September 2026. Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN Rp5,53 triliun.

Setoran Pajak SIPP tercatat Rp402,38 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp1,12 triliun pada 2023 dan Rp1,33 triliun pada 2024. Pada 2025, penerimaannya mencapai Rp1,23 triliun, kemudian terkumpul Rp1,89 triliun sepanjang Januari-September 2026.

Editor: Donald Karouw