DPR soal Isu BPJS Kesehatan Bakal Diganti Klinik Kopdes: Tak Bisa Dihapus, Sudah Diatur UU

Dia juga menyoroti jumlah peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Menurutnya, diperlukan langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

Baca Juga

Suahasil Suntik Rp20 Triliun ke BPJS Kesehatan, Perkuat Kas dan Jamin Pembayaran Klaim

"Peserta yang tidak aktif mencapai 50 juta orang. Agen-agen di lapangan harus diaktifkan untuk menagih tunggakan, warga masyarakat yang aktif membayar harus diberi insentif dengan pelayanan yang cepat. BPJS juga harus membuka kanal-kanal yang bervariasi dan mudah diakses oleh masyarakat," ucap dia.

Yahya mengungkapkan BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Meski demikian, dia menyebut pemerintah telah berkomitmen memberikan bantuan sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembiayaan lembaga tersebut.

Baca Juga

Prabowo Minta Pasien BPJS Dilayani Tanpa Dibeda-bedakan, Waktu Antrean Dipercepat

"Tinggal nunggu Perpresnya. Ini lantaran tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Klaimnya terlalu besar dibanding iuran yang diterima, terutama untuk penyakit katastropik yang menyedot hampir 37% dari pembayaran. Kalau defisit terus berlangsung suatu saat BPJS tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat alias collaps," ucapnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan membantah isu yang viral di media sosial terkait penghapusan BPJS Kesehatan dan diganti dengan klinik atau apotek Kopdes Merah Putih.

Baca Juga

BPJS: Pembiayaan Penyakit Ginjal Capai Rp7 Triliun hingga Juni 2026

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan isu tersebut tidak benar. Sebab, kata dia, BPJS Kesehatan memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar," ujar Rizzky.

Editor: Rizky Agustian