Dugaan Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR Minta Kominfo Terbuka

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta untuk terbuka terkait dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR, Dave Laksono.

Dave menegaskan Komisi I terus memonitor perkembangan kasus ini dan meminta keterbukaan semua pihak.

Baca Juga

Israel Bangun Tembok Baru untuk Perluas Wilayah, Lebanon Ajukan Protes ke PBB

"Kami terus memonitor dan meminta keterbukaan dari semua pihak terkait agar terbuka jelas segala macam permasalahan," kata Dave Laksono dikutip Minggu (27/11/2022).

Legislator Golkar itu juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum. Khususnya bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan secara komprehensif atas perkara dugaan korupsi dari proyek tersebut.

Baca Juga

Duga Kerugian Negara Proyek BTS Lebih Dari Rp1 Triliun, Kejagung Gandeng BPKP 

"Kan penyelidikan sedang berlangsung, sebaiknya biarkan Kejaksaan bekerja sesuai dengan aturan yang ada agar dapat memperoleh hasil yang tepat dan menegakkan keadilan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR, Bobby Adityo Rizaldi. Dia menyampaikan pihaknya akan menanyakan kasus ini dalam kesempatan rapat bersama Menkominfo, Jhonny G Plate berikutnya.

"Ya perlu di monitor, dan dikaji dampaknya terhadap target pembangunan infrastruktur TIK ke depan," tutur Bobby saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya, perkara ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (2/11/2022). Naiknya status penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi.

Perkara ini mulai dibuka penyelidikannya pada September 2022. Rentang waktu peristiwa yang diselidiki yaitu sejak masa pandemi Covid-19.

Diketahui pada masa itu Kominfo mengadakan proyek BTS untuk mendukung aktivitas masyarakat yang beralih ke daring.

"Tapi kenyataanya banyak keluhan. Di tingkat yang kecil enggak bisa online," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah pada Selasa (29/9/2022).

Editor: Rizal Bomantama