Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan Nonaktif Segera Disidang di PN Tipikor Medan

Rizki Maulana ยท Rabu, 12 Februari 2020 - 10:50 WIB
Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan Nonaktif Segera Disidang di PN Tipikor Medan

Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin usai diperiksa KPK. (Foto: iNews.id/Rizki Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan suap proyek dan promosi jabatan di Pemerintah Kota Medan Tahun 2019 Tengku Dzulmi Eldin (ZE). Wali Kota Medan nonaktif itu akan segera disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Medan.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan ini merupakan tahap kedua.

"Penyidik telah melakukan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk tersangka atas nama ZE," kata Ali di Gedung KPK, Rabu (12/2/2020) malam.

Selain Dzulmi, KPK telah menyelesaikan proses penyidikan tersangka lain, yaitu Syamsul Fitri Siregar. Dia merupakan mantan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan.

JPU akan segera menyusun surat dakwaan dalam jangka 14 hari kerja ke depan setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik. KPK diketahui telah memeriksa 102 orang saksi dalam kasus ini.

Kedua tersangka termasuk Dzulmi telah dibawa ke Medan dan ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) Tanjung Gusta, Medan. Hal itu dilakukan karena sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Medan.

"Kemarin Selasa (11/2/2020) sudah dibawa ke Medan karena nanti persidangannya akan dilaksanakan di PN Tipikor Kota Medan," ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari. Isa diduga sebagai pemberi suap.

Tersangka lainnya, yakni Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar. Keduanya diduga sebagai penerima suap.

KPK menduga Eldin menerima uang Rp580 juta dari Isa. Uang tersebut diduga untuk membayar tanggungan perjalanan Eldin dan keluarga ke Jepang kepada pihak travel sebanyak Rp800 juta.

Atas perbuatannya, Eldin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Rizal Bomantama