Eep Saefulloh Sebut Penyelewengan Kekuasaan Tak Boleh Didiamkan, Mulai MK hingga Bansos

JAKARTA, iNews.id – Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah menyebut semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan. Kali ini penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang, sehingga membuat pesta demokrasi tidak adil.

Eep menyebut penyelewengan bisa diurut dari hulu ke belakang ketika APBN digunakan untuk bantuan sosial (bansos) meningkat sangat dramatis pada tahun 2023 dan 2024. 

Baca Juga

Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

“Semua dugaan itu bertebaran di mana-mana dan kita tidak bisa diamkan,” kata Eep dalam kanal Youtube Keep Talking, Jumat (23/2/2024).

Diketahui, pemerintah menggelontorkan dana bansos sejak tahun 2023 hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp560,36 triliun. Bansos itu dalam berbagai program seperti bantuan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga

Ganjar Yakin Parpol Pendukungnya Kompak Gulirkan Hak Angket Pemilu

Pada Pilpres 2019, jumlah bansos yang dikucurkan Rp194,76 triliun, sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah bansos yang digulirkan Rp78,3 triliun.

Kemudian, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 syarat batas usia capres-cawapres. Selanjutnya, mobilisasi aparatur yang sudah disiapkan sejak jauh hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024, bukan perintah yang datang dalam 1 hingga 2 hari.

Baca Juga

Adian Sebut Hak Angket Solusi Bongkar Kecurangan Pemilu: di Situ Nggak Ada Pamannya