Eks Petinggi Waskita Karya Tak Penuhi Panggilan, KPK Surati Erick Thohir

Aditya Pratama ยท Senin, 18 November 2019 - 17:42 WIB
Eks Petinggi Waskita Karya Tak Penuhi Panggilan, KPK Surati Erick Thohir

Logo Waskita Karya (ilustrasi). (Foto: SINDO)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait pemanggilan saksi yang juga Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani. KPK mengirimkan surat pada Selasa (12/11/2019) terkait ketidakhadiran Desi untuk memenuhi agenda pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan terhadap Desi akan dilakukan lagi pada Rabu (20/11/2019) atau Kamis (21/11/2019) pekan ini. “Setelah tidak hadir sebelumnya, KPK berencana akan memeriksa saksi pada hari Rabu dan Kamis 20-21 November 2019 pukul 09.30 WIB,” ungkap Febri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (18/11/2019).

“KPK melampirkan surat panggilan di surat pada menteri BUMN tersebut. Selain itu, kami juga telah mengirimkan surat ke alamat saksi secara patut,” ucapnya.

Febri menuturkan, pemanggilan Desi terkait dalam jabatan yang bersangkutan sebelumnya sebagai kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dalam kapasitas tersebut, perempuan itu sedianya dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang juga Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Fathor Rachman (FR).

“(Pemanggilan) terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Desi untuk diperiksa pada 28 Oktober 2019. Namun, yang bersangkutam menyatakan berhalangan hadir karena ada tugas di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan perempuan itu pada 11 November 2019, namun Desi kembali tidak hadir.

“Dengan adanya surat tersebut, kami harap Menteri BUMN dan jajaran dapat memberikan arahan agar seluruh pejabat yang diperiksa bersikap koperatif dengan proses hukum dan mendukung upaya pemberantasan korupsi,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK telah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Kelima orang tersebut adalah Dirut PT Waskita Beton, Jarot Subana; Kadiv II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; General Manager (GM) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuli Ariandi Siregar. Kemudian‎, ada Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman, serta; Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Pitoyo Subandrio.

Kelima orang itu dicegah keluar negeri sejak 3 Mei 2019 terhitung hingga enam bulan berikutnya. KPK baru menetapkan Fathor Rachman dan Yuli Ariandi Siregar sebagai tersangka, belum lama ini. Kedua pejabat Waskita Karya itu diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek-proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua. Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan subkontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif.


Editor : Ahmad Islamy Jamil