Fahri Hamzah: Jokowi Harus Mantap, Jangan Gampang Dibelokkan di Periode Kedua

Abdul Rochim ยท Selasa, 01 Oktober 2019 - 00:07 WIB
Fahri Hamzah: Jokowi Harus Mantap, Jangan Gampang Dibelokkan di Periode Kedua

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya semakin mantap. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya semakin mantap. Politikus asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta Jokowi bisa bersikap lebih tegas dan tidak gampang ditekan siapa pun.

Selama ini, Fahri menilai, Jokowi masih gampang ditekan, bahkan ketika didesak publik. Seperti yang belakangan terjadi dalam proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akhirnya dibatalkan karena desakan publik.

"Presiden di periode kedua ini harus mantep. Jangan begini lagi. Gampang ditekan, gampang dibelokkan. Enggak boleh begitu," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut Fahri, Presiden Jokowi sudah mendapatkan mandat rakyat untuk kembali memimpin Indonesia lima tahun mendatang. "Yakin dong. Jangan mandat yang begitu besar jadi tidak mantap gara-gara presidennya enggak yakin, harus yakin," katanya.

Fahri menegaskan RUU KUHP resmi ditunda dan pembahasannya akan dilanjutkan (carry over) DPR periode 2019-2024 bersama pemerintah. Penundaan dilakukan menyusul keinginan Presiden Jokowi yang disampaikan melalui surat yang dikirim Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ke DPR.

RUU ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan DPR bersama pemerintah ke depan. "Diupayakan setelah sosialisasi akan disahkan secepat-cepatnya dalam awal periode yang akan datang. Makanya ini menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk mensosiasilisasikan karena sebenarnya RUU (KUHP) itu tidak ada masalah," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, Presiden Jokowi di awal periode kedua masa pemerintahannya, memiliki kewajiban mensosialisasikan jika Republik ini mau tenang dan tenteram harus ada kepastian hukum. Bahkan, jika keadilan ingin tercipta, Undang-Undang produk Belanda itu secepatnya diganti dengan UU produk dalam negeri.

"Itu saja sebenarnya. Dan saya kira kalau ada yang menentang dan masih ingin menggunakan undang-undang (produk) Belanda, itu keterlaluan. Tapi okelah, kita sudah tunda. Pemerintah nanti punya tugas mensosialisasikan karena ini usulan pemerintah," tuturnya.

Editor : Djibril Muhammad