Gubernur DIY Tolak Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan, Ini Reaksi Mahfud MD

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tak akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Inpres tersebut terkait pemberian sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan .

Mahfud menuturkan, setiap kepala daerah memiliki pemahaman dan cara tersendiri bagaimana mengajak warganya berdisiplin di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Pernyataan Mahfud merespons sikap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang tidak bersedia menerapkan Inpres tersebut.

Baca Juga

Buntut Cekcok, China Adukan Mulut Pedas PM Jepang soal Taiwan ke PBB

Raja Keraton itu lebih memilih pendekatan persuasif dengan dialog daripada penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. "Daerah yang tidak menerapkan ini apakah dijatuhkan sanksi? Enggas ada sanksi. Ini kan pejabat daerah punya problema dan cara masing-masing terkait dengan kulturnya," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Pemerintah, Mahfud mengatakan, memberikan keleluasaan terhadap kepala daerah untuk memilih caranya masing-masing. Penegakan hukum pidana, menurut dia, merupakan upaya terakhir ketika cara persuasif tidak mampu lagi diperhatikan masyarakat.

Baca Juga

Tekan Penyebaran Covid-19, TNI-Polri Razia Masker kepada Pengendara di Ternate

"Seperti Jogja itu kan kulturnya pendekatan, malah bagus karena penegakan hukum itu selalu menjadi yang terakhir dan selama pendekatan kulturalnya lebih bisa didahulukan. Selama orang masih bisa diajak berbicara ya enggak usah penegakan hukum dalam arti hukum pidana," tuturnya.