Ichsanuddin Noorsy Soroti Tekanan APBN: Kebijakan Harus sesuai Kemampuan Anggaran

Dia mengaitkan kebijakan pemerintah dengan amanat konstitusi. Menurutnya, pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar.

Baca Juga

BGN Pecat Pegawai SPPG yang Ejek Korban Keracunan MBG

Dia menyebut, sejumlah pasal lain yang menurutnya juga perlu menjadi pertimbangan, antara lain Pasal 23, 27, 31, 32, dan 34 UUD 1945.

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ichsanuddin mempertanyakan pilihan kebijakan tersebut jika tujuan utamanya juga untuk mengatasi persoalan masyarakat miskin. 

Baca Juga

Menkeu Suahasil Lapor MBG Serap Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026: Makin Tepat Sasaran

Dia menilai, pembukaan lapangan kerja dapat menjadi salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan.

Baca Juga

Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG, Ini Syaratnya

"Kalau kita memberikan makan gratis, kenapa tidak menggunakan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi, 'tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'," kata dia.