Ini Kata Yasonna soal Djoko Tjandra usai Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Riezky Maulana ยท Kamis, 09 Juli 2020 - 14:57 WIB
Ini Kata Yasonna soal Djoko Tjandra usai Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Menkumham Yasonna H Laoly sukses mengekstradisi Pembobol Bank Rp1, 7 Triliun, Maria Pauline Lumowa dalam kunjungan ke Serbia. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Ekstradisi buron kasus pembobolan Bank BNI Rp1,7 triliun Maria Pauline Lumowa mendapat apreasiasi banyak pihak. Di saat bersamaan Pemerintah juga diminta melakukan hal yang sama terhadap buron kelas kakap lainnya, termasuk Djoko Tjandra.

Apalagi, buron hak tagih (cessie) Bank Bali itu disebut sejak 8 Juni di Indonesia dan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai membuat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memastikan bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap memburu dan melacak keberadaan Djoko Tjandra.

"Tentang Djoko Tjandra, tentunya sekarang Pak Kejaksaan sedang memburu dan kita bekerja sama," katanya dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020).

Selain memburu, Yasonna mengatakan, saat ini tim Kemenkum HAM sedang mempelajari penyebab tidak terdeteksinya Djoko Tjandra di data perlintasan. Sekali lagi, dia memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya hukum lain.

"Kemarin ada informasi masuk ke indonesia, kita cek perlintasan sama sekali tidak ada. Jadi ini, bagaimana caranya dia datang, apakah dia sebenarnya datang itu biar jadi penelitian selanjutnya. Tetapi kita akan tetap melakukan upaya-upaya hukum," ujarnya.

Yasonna menceritakan, saat hendak menjemput paksa Djoko Tjandra di Papua Nugini, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan perlakuan terbuka dari pemerintah setempat. Kondisi tersebut, menurut dia, berbanding terbalik saat proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang didukung penuh Pemerintah Serbia.

"Waktu di PNG tentunya karena dia warga negara sana tidak kita lakukan. Tidak mendapat green light (lampu hijau)," ucap politikus PDI Perjungan ini.

Pemerintah Indonesia, menurut Yasonna, tidak melakukan upaya paksa menangkap Djoko Tjandra. Dia memaparkan, pemerintah harus menggunakan berbagai pendekatan upaya hukum lain untuk bisa sampai ke proses tersebut.

Sebelumnya tersiar kabar Djoko Tjandra berada di luar negeri, tepatnya Malaysia untuk melakukan pengobatan. Informasi tersebut berasal dari kuasa hukumnya Andi Putra Kusuma.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono mengatakan, belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun yang pasti, dia menyatakan, korps Adhyaksa terus memburu Djoko Tjandra yang saat ini tengah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ya di Malaysia atau tidak kan belum tahu juga," katanya di Gedung Sasana Pradana Kejagung, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Editor : Djibril Muhammad