Janji Nadiem dan Kelas-Kelas Guru

Adjat Wiratma · Rabu, 25 November 2020 - 04:00:00 WIB
Janji Nadiem dan Kelas-Kelas Guru
Praktisi Pendidikan Adjat Wiratma. (Foto: dok.pri).

Dr Adjat Wiratma
Praktisi Pendidikan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim gamblang menyatakan pada tahun 2021 mendatang pemerintah akan mengangkat 1 juta guru pegawai negeri sipil (PNS). Ini akan dijadikan sebagai kesempatan bagi jutaan guru honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data 1 juta yang akan diangkat berdasarkan kebutuhan guru di luar guru PNS yang ada di sekolah negeri saat ini.

Angka 1 juta itu tentu bukan hak dari para guru honorer yang mengabdikan diri di negeri saja, melainkan juga guru swasta dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru), mereka tetap akan bersaing ketat, mengingat jumlah honorer jutaan bahkan jika merujuk pada data Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) angkanya bisa lebih dari angka 2 juta guru. Hanya saja, dalam proses seleksi tahun depan guru honorer yang tidak lolos ujian pertama masih ada dua kali kesempatan ikut seleksi lagi.

Jika merujuk pada Pasal 96 PP Nomor 49 tahun 2018, instansi pemerintahan memang dilarang untuk mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Sementera soal status PPPK dan PNS sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Seleksi PPPK dan PNS tentu tidak sama, lalu untuk 1 juta guru yang dibutuhkan, pemerintah benar-benar akan memberikannya bagi guru honorer saat ini, atau juga membuka kesempatan bagi anak bangsa menjadi guru dengan bersaing lewat seleksi CPNS.

Mas Menteri sudah kadung menyampaikan keterangan yang membuat guru honorer berharap banyak, jangan sampai pernyataan resmi yang keluar langsung dari Mendikbud itu hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu), di sisi lain tantangan mengentaskan pendidikan Indonesia dari guru-guru honorer yang digaji tidak wajar itu tidak hanya otoritas pemerintah pusat. Adanya dua kementerian yakni Kemendikbud dan Kemenag yang memiliki urusan soal guru, belum kewenangan daerah yang terbagi pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi membuat pernyataan Mendikbud soal pengangkatan guru honorer menjadi satu ujian yang harus dibuktikan tidak hanya sekedar janji. 

Guru Honorer

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pernah menyebut lebih dari setengah guru yang mengajar saat di di sekolah-sekolah di Tanah Air statusnya honorer. Sehingga hampir dipastikan jika tidak ada honorer maka proses pelayanan pendidikan ini akan lumpuh. Selama ini banyak sekolah berani mengangkat guru honorer karena dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), walau dengan standar yang masing-masing daerah bisa sangat berbeda, kualifikasi mereka pun selalu jadi pertanyaan manakala dalam beberapa kesempatan tes CPNS banyak dari mereka gagal.

Belum lagi jika menjalani uji kompetensi, tidak sedikit yang tidak memenuhi nilai standar. Namun faktanya, banyak dari guru honorer itu telah mengabdikan diri lebih dari 30 tahun lamanya. Bisa dibayangkan puluhan tahun mengajar, dengan gaji yang tidak wajar, tetap dipertahankan tapi mendapatkan kejelasan tentang statusnya, masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini.

Editor : Rizal Bomantama