Jelang Eksekusi, Buni Yani Minta Diperlakukan Sama Seperti Baiq Nuril

Djibril Muhammad ยท Jumat, 01 Februari 2019 - 10:28 WIB
Jelang Eksekusi, Buni Yani Minta Diperlakukan Sama Seperti Baiq Nuril

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian meminta perlakukan yang sama terhadap kliennya dengan yang dialami Baiq Nuril. (Foto: DOK)

JAKARTA, iNews.id - Pihak Buni Yani menginginkan perlakuan yang sama seperti yang dialami Baiq Nuril. Staf honorer di SMA Negeri 7 Mataram itu ditunda eksekusinya pascaputusan MA setelah mengajukan peninjauan kembali (PK).

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan, pihaknya sedang memohonkan penundaan eksekusi terhadap jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Pihak Buni Yani juga pengajuan PK.

"Kita memohonkan penundaan eksekusi sambil mengajukan PK. Hal yang sama dilakukan Baiq Nuril. Sudah kasasi, minta penundaan eksekusi sambil mengajukan PK. Jadi kita minta diperlakukan sama," katanya kepada iNews.id, di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Dia menjelaskan, langkah yang seharusnya dilakukan jaksa saat ini adalah merespons permohonan pihaknya perihal penundaan eksekusi. "Jadi tinggal dijawab saja oleh jaksa," ujar suami anggota DPD RI Periode 2014-2019, Fahira Fahmi Idris ini.

Mengenai pernyataan jubir MA Abdullah yang menyebutkan, Buni Yani otomatis ditahan, Aldwin mengaku tidak setuju. Menurut dia, seharusnya MA menyebutkan secara jelas dalil hukum dalam amar putusan kliennya itu.

"Karena semuanya bukan otomatis, disebutkan dallilnya apa, bagaimana otomatis," katanya seraya bertanya.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Abdullah tidak mengatakan secara jelas dalam amar putusan kasasi Buni Yani ada perintah penahanan atau tidak. Namun, dia hanya menjelaskan secara umum.

"Secara umum, kalau tidak dinyatakan bebas atau lepas, berarti masuk (penjara). Jadi otomatis. Apalagi perkaranya pidana," katanya saat berbincang dengan iNews.id, di Jakarta, Jumat (1/12/2019).

Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari), menurut dia, tidak akan mungkin melakukan eksekusi tanpa dasar hukum. "Kan enggak mungkin tanpa perintah. Setelah mendapatkan (salinan) putusan, jaksa bisa langsung melakukan eksekusi sesuai dengan perintahnya," ujarnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri menyebutkan, langkah eksekusi Buni Yani tergantung kehadirannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. "Iya, kalau dia (Buni Yani) datang," katanya.

Mengenai kemungkinan Buni Yani tidak datang, Mukri enggan menanggapi lebih lanjut. "Iya lihat nanti lah," ujar mantan wakil kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait unggahan video mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 ayat Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.


Editor : Djibril Muhammad