Jenderal Polisi Pj Gubernur, Basarah Tepis Ada Kepentingan PDIP

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai rencana Menteri Luar Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk jenderal polisi aktif jadi pejabat (pj) gubernur tidak menyalahi aturan. Rencana kebijakan itu juga dinilai tidak memiliki kepentingan politik tertentu.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah, mengakui rencana kebijakan mendagri itu menuai kritik dari publik. Dia juga mengakui ada kekhawatiran publik rencana kebijakan mendagri itu menguntungkan sepihak PDIP.

Baca Juga

Anomali Ahmed al-Sharaa: Dulu Teroris Bernilai Rp116 Miliar, Sekarang Dijamu Trump di Gedung Putih

"Kebijakan yang diambil oleh Pak Tjahjo adalah murni kebijakan pemerintah," ujar Hasto di DPP PDIP, Depok, Minggu (28/1/2018).

Maka itu dia berharap mendagri mempertimbankan kembali rencana tersebut. Dia menambahkan, rencana mendagri juga belum disetujui presiden, karena menuai kritik dari masyarakat.

"Sehingga psikologi publik selalu mengait-ngaitkan seakan-akan kebijakan mendagri adalah kebijakan yang diambil oleh PDIP," ucapnya.