JK Ungkap Gaji Dewan Pengarah BPIP Tak Sebesar Menteri

JAKARTA, iNews.id - Gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak bisa dibandingkan dengan gaji menteri. Gaji bersih yang diterima para menteri lebih tinggi dibandingkan Dewan Pengarah BPIP.

Maka itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kurang etis membesar-besarkan gaji Dewan Pengarah BPIP. Menurutnya, pekerjaan di BPIP menuntut pemikiran serius tentang ideologi sebuah negara.

Baca Juga

Dituduh Terlibat Korupsi, Presiden dan Wapres Filipina Terancam Dimakzulkan

"Pekerjaan Dewan Pengarah itu bukan pekerjaan fisik, tetapi pekerjaan pemikiran. Jadi, semua pengarah itu orang-orang senior yang negarawan, dihormati. Jangan dibenturkan dengan gaji," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Pria yang biasa disapa JK ini menuturkan, gaji pokok yang diterima Dewan Pengarah BPIP dan para menteri sama, hanya mekanisme pemberiannya saja yang berbeda. Sehingga terlihat seolah-olah penerimaan Dewan Pengarah BPIP lebih tinggi.

Upah yang diterima BPIP semua dijadikan satu, sedangkan menteri terpisah-pisah. Ada tunjangan kinerja, tunjangan rumah dan sebagainya. Jika ditotal, gaji menteri bisa melebihi Dewan Pengarah BPIP.

"Dan bagi kita semua, ini nanti memberikan kerangka pedoman bahwa gaji yang sesuai untuk negarawan ya seperti itu, tidak boleh berlebihan," ucapnya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2018 terungkap, Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan sebesar Rp112.548.000 per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menjelaskan, tunjangan jabatan bagi pimpinan BPIP termasuk kecil jika dibandingkan pejabat lain di level yang sama. Gaji pokok pimpinan BPIP sebesar Rp5 juta dan tunjangan jabatan Rp13 juta. Di luar itu, ada biaya asuransi serta fasilitas penunjang lainnya seperti biaya transportasi dan komunikasi.

Editor: Kurnia Illahi