Jokowi Soroti Riuh Pilkada di Medsos: yang Ramai Tetap Si Tukang Kayu

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti keriuhan terkait Pilkada 2024 di media sosial (medsos) usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Hanya saja, dia melihat netizen tetap ramai mebicarakan si tukang kayu.

"Ini sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan (MK) yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Hamas Kecam RUU Israel untuk Eksekusi Tahanan Palestina sebagai Kejahatan Perang

Dia tak mengungkapkan secara pasti siapa sosok si tukang kayu. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri sosok si tukang kayu merujuk ke siapa jika sering melihat medsos.

Baca Juga

PDIP Tegaskan Kawal Putusan MK, Siapkan Nota Penolakan RUU Pilkada

"Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR, itu adalah wilayah legislatif," kata Jokowi.

"Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warna sebuah demokrasi," imbuhnya.

Baca Juga

DPR Ngebut, Sahkan RUU Pilkada Besok meski Lawan Putusan MK

Jokowi menjelaskan presiden yang berada di ranah eksekutif sangat menghormati kewenangan dan keputusan MK sebagai lembaga yudikatif dan DPR selaku eksekutif.

"Jadi saya kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki. Mari kita menghormati keputusan beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional," ungkapnya.

Baca Juga

Jokowi Respons RUU Pilkada Beda dengan Putusan MK: Itu Proses yang Biasa

Sebelumnya, Jokowi menyatakan pentingnya menghormati kewenangan dan keputusan masing-masing lembaga negara terkait perubahan aturan pilkada.