Kabulkan Gugatan, MK Putuskan Pekerja Tak Wajib Ikut Program Tapera 

Baca Juga

Maruarar Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela

Terlebih, kata dia, Tapera bukan termasuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana maksud Pasal 23A UUD 1945 atau pun dalam kategori pungutan resmi lainnya. 

Oleh karena itu, kata Saldi, MK menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana didalilkan pemohon.

Baca Juga

Menteri PKP Ara Bersurat ke Prabowo, Minta jadi Komite Tapera

"Bertolak pada penjelasan tersebut, negara ditempatkan sebagai penanggung jawab utama penyediaan rumah layak huni bagi warganya. Namun, dengan adanya norma Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 justru tidak sejalan dengan tujuan dimaksud," tutur Saldi Isra.

Editor: Rizky Agustian